JENEWA, KOMPAS.TV - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak masyarakat internasional untuk segera berproses menuju solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel, dan menyatakan Yerusalem seharusnya menjadi ibu kota bagi kedua negara, Rabu (29/11/2023).
"Sudah waktunya untuk beralih dengan tekad yang kuat dan tak dapat dibatalkan menuju solusi dua negara, berlandaskan pada resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional," ujar Tatiana Valovaya, Direktur Jenderal Kantor PBB di Jenewa, dalam pidato yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres seperti laporan Arab News, Rabu (29/11).
Valovaya menambahkan ini berarti "Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan dengan Yerusalem sebagai ibu kota bagi keduanya."
Pernyataan ini bersamaan dengan Hari Solidaritas Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Rakyat Palestina, yang diperingati setiap tahunnya.
Peringatan ini merayakan persetujuan Majelis Umum PBB terhadap rencana pembagian Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi, dengan pengaturan internasional atas Yerusalem.
Panggilan untuk solusi dua negara semakin mendesak setelah serangan terhadap Israel pada 7 Oktober di mana penembak Hamas menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 warga Israel.
Baca Juga: Israel Buka Peluang Perpanjang Kesepakatan Gencatan Senjata, Tapi Gempuran Tidak Akan Berhenti
Serangan itu memicu serangan udara dan darat Israel terhadap Gaza yang dikuasai Hamas dan telah membunuh lebih dari 15.000 nyawa, menurut otoritas kesehatan Palestina di Gaza yang padat penduduk tersebut.
Kesepakatan dua negara akan menciptakan negara bagi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza bersamaan dengan Israel. Israel menyatakan negara Palestina harus didemiliterisasi agar tidak mengancam keamanannya.
Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur, yang mencakup situs-situs suci bagi Muslim, Yahudi, dan Kristen di Kota Lama, menjadi ibu kota negara mereka. Israel berpendapat Yerusalem harus tetap menjadi ibu kota "yang tidak terpisahkan dan abadi" bagi Israel.
Ibrahim Khraishi, Duta Palestina untuk PBB di Jenewa, mengatakan konflik saat ini telah menjadi panggilan bagi komunitas internasional untuk mendukung solusi dua negara.
“Solusi dua negara sulit setelah pemukiman (Israel) dan penyusutan (wilayah), tetapi masih mungkin jika ada keinginan,” katanya. “Sekarang adalah saatnya. Dan ini juga baik untuk Israel. Jika mereka tidak menerima ide ini, itu akan terlambat bagi mereka, bukan bagi kita.”
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam debat bersama Majelis Umum PBB di New York pada Rabu, (29/11/2023), menekankan empat isu yang sangat perlu diatasi, yakni gencatan senjata permanen, memastikan bantuan kemanusiaan tidak terhalang, dunia harus berdiri untuk keadilan, dan pada akhirnya, menghidupkan kembali proses perdamaian dan politik Palestina-Israel.
“Sederhana dan jelas, pendudukan di tanah Palestina harus berakhir,” tegas Retno Marsudi.
Sumber : Arab News / Kemlu
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.