Menlu Retno Serukan Gencatan Senjata di Gaza, Minta Dewan Keamanan PBB Lebih Manusiawi

NEW YORK, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerukan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera bertindak menghentikan peperangan di Jalur Gaza. Perwakilan Republik Indonesia tersebut menyerukan tiga hal kepada Dewan Keamanan PBB, yakni gencatan senjata segera, pemrioritasan akses bantuan kemanusiaan, dan mengembalikan kemanusiaan ke Dewan Keamanan.

Hal tersebut disampaikan Retno saat menghadiri debat terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB terkait situasi Timur Tengah dan Palestina di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (24/10/2023). Retno mengingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan, bukan justru memperpanjang perang.

"Kita melihat sebuah malapetakan kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan berlangsung saat kita berbicara. Apakah kita hanya akan diam?" kata Retno dalam pernyataan yang diterima Kompas TV, Rabu (25/10).

Baca Juga: Muak dengan Standar Ganda, Emir Qatar Tak Terima Israel Bebas Membunuhi Warga Palestina

Retno menyampaikan bahwa Israel melakukan "penghukuman kolektif" dengan menyerang rumah sakit dan tempat ibadah, serta memblokade akses masyarakat Gaza terhadap listrik, air bersih, dan bahan bakar minyak. Retno juga menyoroti keadaan sandera di Jalur Gaza.

Retno menyatakan bahwa Republik Indonesia menyerukan gencatan senjata, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, pembebasan semua warga sipil, dan penghentian pendudukan ilegal Israel.

"Saya harus mengulanginya, hentikan pendudukan ilegal Israel," kata Retno.

"Setiap detik yang dilewatkan karena ketidaksetuuan politis dan kegagalan konsensus merepresentasikan kekalahan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina dan menciptakan instabilitas lebih lanjut bagi dunia," kata Retno.

Retno Marsudi pun menyerukan tiga poin kepada Dewan Keamanan PBB sebagai berikut.

"Pertama, seruan bersama untuk gencatan senjata segera.

Keheningan itu mengerikan di hadapan suara memekakan peluru dan roket. 

Dukungan penuh yang ditunjukkan kepada salah satu pihak sejauh ini telah menciptakan pengerahan kekuatan yang tak proporsional, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan impunitas.

Adalah kewajiban kolektif kita untuk mengakhiri siklus kekerasan sebelum itu bereskalasi menjadi malapetaka regional dan global.

Kedua, pemrioritasan akses (bantuan) kemanusiaan.