Media Asing Sorot Penggusuran Pulau Rempang, Singgung Kehidupan Masyarakat Adat dan Respons Jokowi

Senada dengan Raja Zainudin, Ian Wilson juga menyebut merelokasi penduduk jauh dari lokasi mata pencaharian mereka sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah tidak paham sifat masyarakat adat.

"Semua itu memperluas kerugian dan kemiskinan, dan mematahkan hubungan-hubungan sosial yang kompleks, yang mana disruptif secara fundamental dalam cara yang tidak dipahami pemerintah. Dalam proses membangun, mereka menghancurkan kehidupan orang-orang," kata Wilson.

Sementara itu media Malaysia, The Star menyorot respons Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait konflik Rempang. Sang presiden sendiri telah mengutus Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia untuk mengurus konflik Rempang.

The Star menyorot klaim Jokowi bahwa masyarakat setempat telah menyepakati ganti rugi tanah. Ia menyebut bentrokan Rempang terjadi karena "miskomunikasi."

Media Malaysia ini juga menyorot klaim Wali Kota Batam Muhammad Rudi bahwa konflik Rempang terjadi karena provokator eksternal.

"Terdapat banyak provokator yang membuat masyarakt setempat berpikir dua kali mengenai kesepakatan ini," kata Rudi dikutip The Star, Kamis (14/9).

Sebelumnya, Jokowi mengaku telah menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas penggusuran Rempang. Jokowi menyebut urusan Rempang tidak perlu sampai ke presiden.

"Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang, tadi malam tengah malam saya telepon Kapolri," kata Jokowi, Rabu (13/9).

"Ini hanya salah komunikasi aja di bawah salah mengomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan begitu harus sampai presiden?" lanjutnya.

Baca Juga: Komnas HAM Duga Ada Pengerahan Aparat yang Berlebihan untuk Tangani Konflik di Pulau Rempang