Sekjen PBB: Sudan di Ambang Perang Saudara Skala Penuh

KAIRO, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan Sudan berada di ambang "perang sipil penuh" saat bentrokan sengit antara jenderal-jenderal rival terus berlanjut tanpa henti di ibu kota Khartoum, pada hari Minggu (9/7/2023).

Dilansir Associated Press, Minggu (9/7/2023), Deputi Juru Bicara untuk Sekjen PBB Farhan Haq mengatakan, Guterres memperingatkan perang antara militer Sudan dan pasukan paramiliter yang kuat berpotensi mengguncang seluruh wilayah.

Sudan terjerumus ke dalam kekacauan setelah berbulan-bulan ketegangan antara panglima angkatan bersenjata Jenderal Abdel-Fattah Burhan dan komandan Pasukan Dukungan Cepat paramiliter Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo, yang meletus menjadi pertempuran terbuka pada pertengahan April.

Menteri Kesehatan Haitham Mohammed Ibrahim bulan lalu mengatakan, bentrokan tersebut menewaskan lebih dari 3.000 orang dan melukai lebih dari 6.000 lainnya. Namun, dia mengatakan kemungkinan jumlah kematian lebih tinggi.

Lebih dari 2,9 juta orang warga Sudan melarikan diri ke daerah yang lebih aman di dalam Sudan atau melintasi perbatasan ke negara tetangga, menurut data PBB.

Pertempuran ini dimulai 18 bulan setelah kedua jenderal tersebut memimpin kudeta militer pada Oktober 2021 yang menggulingkan pemerintahan transisi sipil yang didukung Barat.

Baca Juga: Serangan Udara di Sudan Tewaskan Setidaknya 22 Orang, Salah Satu yang Mematikan Selama Konflik

Kudeta dan konflik yang berikutnya menghancurkan harapan warga Sudan akan peralihan damai ke demokrasi setelah pemberontakan populer memaksa militer menggulingkan diktator jangka panjang Omar al-Bashir pada April 2019.

Perang ini mengubah Khartoum, ibu kota, dan daerah perkotaan lain di seluruh negara menjadi medan pertempuran.

Warga di Khartoum mengatakan pertempuran sengit sedang berlangsung hari Minggu pagi di selatan ibu kota. Faksi-faksi yang bertikai menggunakan senjata berat dalam pertempuran di lingkungan Kalaka dan pesawat militer terlihat melayang di atas daerah tersebut, kata Abdalla al-Fatih, seorang warga setempat.

Dalam pernyataannya, Guterres juga mengutuk serangan udara pada hari Sabtu yang otoritas kesehatan katakan menewaskan setidaknya 22 orang di Omdurman, sebuah kota yang berada di seberang Sungai Nil dari Khartoum. Serangan itu merupakan salah satu serangan paling mematikan dalam konflik ini.

Pasukan Dukungan Cepat menyalahkan militer atas serangan di Omdurman. Militer membantah tuduhan tersebut dan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa angkatan udaranya tidak melakukan serangan udara di kota tersebut pada hari Sabtu.

Sekjen PBB juga mengutuk kekerasan dan korban jiwa dalam skala besar di wilayah barat Darfur, yang mengalami beberapa pertempuran terburuk dalam konflik yang sedang berlangsung, kata Haq dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Militer Minta Pemuda Gabung Tentara Lawan Paramiliter, Konflik Sudan Masih Panjang?

"Guterres mengatakan tidak ada rasa hormat yang mutlak terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia yang berbahaya dan mengganggu."

Bulan lalu, Gubernur Darfur Mini Arko Minawi mengatakan, wilayah tersebut sedang tergelincir ke genosida masa lalu, merujuk pada konflik yang melanda wilayah tersebut pada awal 2000-an.

Kota-kota dan desa-desa di Provinsi Darfur Barat dikuasai Pasukan Dukungan Cepat dan milisi sekutunya, memaksa puluhan ribu warga untuk melarikan diri ke Chad yang berbatasan. Aktivis melaporkan banyak warga yang terbunuh, perempuan dan gadis yang diperkosa, serta properti yang dirampok dan dibakar habis.

Terjadi bentrokan antara militer dan Pasukan Dukungan Cepat di tempat lain di Sudan pada hari Minggu, termasuk di Provinsi Kordofan Utara, Kordofan Selatan, dan Nil Biru.

Sementara itu, Mesir mengatakan akan mengadakan pertemuan hari Kamis dengan negara-negara tetangga Sudan. Pertemuan tersebut bertujuan membentuk "mekanisme yang efektif" untuk membantu menemukan penyelesaian damai bagi konflik tersebut dengan koordinasi dengan upaya internasional dan regional lainnya, kata Ahmed Fahmy, juru bicara presiden Mesir, dalam sebuah pernyataan.

Fahmy tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai pertemuan tersebut. Upaya tersebut dilakukan saat pembicaraan antara faksi-faksi yang bertikai di kota pesisir Arab Saudi, Jeddah, berulang kali gagal untuk menghentikan pertempuran. Pembicaraan Jeddah tersebut dimediasi oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat.