Galak, PM Kamboja Umumkan Pemilih yang Golput Dilarang Mencalonkan Diri di Pemilu Berikutnya

PHNOM PENH, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengumumkan pada Selasa (13/6/2023), pemerintahannya akan mengubah undang-undang pemilihan negara untuk melarang siapa pun yang golput pada pemilu kali ini, atau sengaja tidak menjatuhkan pilihan di bilik suara, akan dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan di masa depan.

Hal itu oleh media barat dipandang sebagai langkah terbarunya untuk menyingkirkan lawan politik.

Seperti yang dilaporkan oleh Associated Press, Perdana Menteri Hun Sen mengatakan perubahan ini diperlukan karena calon pejabat publik perlu menunjukkan tanggung jawab sipil mereka.

Dia mengatakan amendemen tersebut akan siap untuk disetujui oleh anggota parlemen sebelum pemilihan umum pada 23 Juli.

Pengesahan undang-undang ini adalah kepastian, karena semua anggota Majelis Nasional adalah anggota Partai Rakyat Kamboja yang dipimpin oleh Hun Sen.

Kebanyakan anggota oposisi terkemuka berada dalam pengasingan sukarela untuk menghindari penahanan atas berbagai tuduhan yang mereka klaim sebagai rekayasa dan tidak adil, dan amendemen yang diusulkan ini akan mencegah mereka mencalonkan diri dalam pemilu di masa depan tanpa tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melarang mereka.

Baca Juga: Pol Pot, Anak Petani Kamboja yang Menghancurkan Negerinya Sendiri, Akhir Hidupnya Tragis

Tokoh-tokoh oposisi yang masih berada di dalam negeri dan gagal memberikan suara akan menghadapi konsekuensi yang sama.

UU ini akan mencegah boikot pemilu, karena akan membuat tokoh-tokoh oposisi yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu di masa depan dalam posisi yang canggung.

Pasalnya, tokoh-tokoh oposisi akan terlihat seperti orang munafik jika mereka meminta orang lain untuk golput atau tidak memilih sementara mereka sendiri memberikan suara, untuk mencegah mereka dilarang mencalonkan diri di pemilu masa depan.

Pengumuman rencana ini oleh Hun Sen, yang disampaikan dalam pidato kepada pekerja pabrik garmen di pinggiran ibu kota Phnom Penh, datang kurang dari sebulan setelah partai oposisi utama dilarang berpartisipasi dalam pemilihan umum bulan Juli karena tidak menyediakan semua dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran.

Partai Candlelight atau Cahaya Lilin mengatakan mereka tidak dapat menyediakan beberapa dokumen yang diperlukan kepada Komite Pemilihan Nasional karena dokumen tersebut disita dalam penggerebekan polisi beberapa tahun yang lalu.

Dewan Konstitusi Kamboja menolak membatalkan keputusan komite tersebut untuk tidak mendaftarkan partai tersebut, yang menuai kritik luas bahwa pemilihan tidak akan adil tanpa partisipasinya.

Baca Juga: Mengenal Kamboja, SEA Games 2023 dan Negeri Damai yang Pernah Hancur saat Jadi Komunis

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan mereka "sangat terganggu" dengan keputusan untuk melarang Partai Candlelight dan mendesak pemerintah "untuk mengubah kebijakan agar warganya dapat berpartisipasi dalam demokrasi multiparti yang adil."

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara implisit mengkritik penindasan terhadap oposisi.

"Sekretaris Jenderal kembali menegaskan bahwa pemilihan inklusif, di mana pluralitas pandangan dan pilihan pemilih direpresentasikan, penting untuk menumbuhkan keyakinan dalam proses pemilihan dan mendukung kemampuan rakyat Kamboja untuk melaksanakan hak-hak demokratis mereka," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada 31 Mei.

Hun Sen, yang berusia 70 tahun dan berkuasa di negara yang secara resmi demokratis, telah berkuasa selama 38 tahun. Dia dan partainya memiliki semua keuntungan sebagai pemegang jabatan menjelang pemilu dalam hal organisasi politik, personel, keuangan, dan pengaruh media.

Sekitar 9,7 juta warga Kamboja terdaftar untuk memberikan suara bagi 125 anggota Majelis Nasional.

Dalam pidatonya pada hari Selasa, Hun Sen mengatakan ia merasa tertekan untuk menerapkan undang-undang pemungutan suara yang direvisi karena ia sedang ditusuk dari belakang oleh lawan politiknya yang mengajak orang-orang untuk memboikot pemilihan atau memberikan suara tidak sah.

Baca Juga: PM Kamboja Hun Sen Desak Myanmar Buka Akses Bantuan Kemanusiaan dan Kunjungan Utusan Khusus ASEAN

Dia mengatakan tujuan dari perubahan undang-undang bukan untuk mengalahkan siapa pun, melainkan untuk mendorong tanggung jawab di antara orang-orang yang ingin mencalonkan diri.

"Bagaimana mereka bisa menjadi anggota parlemen, senator, atau melayani di dewan-dewan komune, distrik, munisipalitas, dan provinsi, jika mereka sendiri tidak pergi memilih dan mencoba menghalangi orang lain untuk memilih juga?" ujarnya mempertanyakan.

Dia mengatakan orang yang tidak memberikan suara masih memiliki hak untuk memilih dan hanya akan kehilangan hak untuk menjadi calon.

Partai Candlelight adalah pengganti tidak resmi dari Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, yang menjadi tantangan serius bagi partai Hun Sen sebelum pemilu pada tahun 2018.

Partai tersebut dibubarkan hanya beberapa bulan sebelum pemilu oleh keputusan pengadilan kontroversial yang menduga mereka merencanakan penggulingan ilegal pemerintah.

Pembubaran partai tersebut memungkinkan partai Hun Sen memenangkan semua kursi di Majelis Nasional.