Kemunculan Mata Uang Baru Ini Disebut akan Menjadi Ancaman bagi Dollar AS

NEW YORK, KOMPAS.TV - De-dollarisasi bisa menjadi kenyataan karena alternatif mata uang BRICS punya prospek keberhasilan yang tinggi, kata seorang mantan penasihat Gedung Putih, Joseph Sullivan, seperti dilaporkan Foreign Policy, Senin, (24/4/2023).

Joseph Sullivan, yang bertugas sebagai pakar ekonomi di Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih selama pemerintahan Donald Trump, menulis di Foreign Policy bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan akan menjadi ancaman unik bagi dominasi dolar AS.

Menyebut mata uang hipotetis tersebut sebagai "bric", Sullivan menunjukkan bahwa sangat realistis membayangkan BRICS akan hanya menggunakan mata uang tersebut untuk perdagangan. Lebih lanjut ia menjelaskan, BRICS tidak perlu hanya berdagang satu sama lain.

Setiap anggota BRICS adalah "raja ekonomi" di wilayahnya masing-masing. Sebagai hasilnya, negara-negara di seluruh dunia kemungkinan besar akan bersedia berbisnis dengan mata uang "bric", menurut Sullivan.

"Ini akan seperti serikat baru dari ketidakpuasan yang sedang naik daun yang, dalam skala PDB, sekarang secara kolektif melebihi bukan hanya penguasa hegemoni saat ini, Amerika Serikat, tetapi seluruh kelas berat G-7 digabungkan," tulis Sullivan.

Dalam beberapa bulan terakhir, pembicaraan tentang de-dollarisasi berkembang pesat. Hal ini terjadi karena sanksi terhadap Rusia mengungkapkan bahaya ketergantungan berlebihan pada dolar, yang dipadukan dengan upaya yang berkembang untuk memperkuat mata uang lain, terutama yuan China.

Baca Juga: Mengenal Forum Internasional BRICS, Awalnya Dibuat oleh 4 Negara, Kini Banyak yang Ingin Bergabung

Dan presiden Brazil baru-baru ini mengingatkan dunia tentang rencana mata uang BRICS berdasarkan keranjang mata uang anggota.

Mata uang hipotetis BRICS akan punya keuntungan kunci dibandingkan dengan alternatif yang ada, seperti kesepakatan bilateral yang masih berakhir dengan hasil yang ditempatkan dalam aset dolar dan punya penggunaan terbatas dengan negara-negara lain.