Kudeta militer pada Oktober 2021 lalu membubarkan dewan transisi sipil-militer dan pemerintahan sipil yang dipimpin Perdana Menteri Abdalla Hamdok, dibentuk usai kudeta militer 2019 yang menggulingkan diktator Omar Al-Bashir. Dewan transisi kemudian dibentuk ulang usai kudeta 2021, dipimpin oleh Jenderal Burhan dan Jenderal Dagalo.
Baca Juga: Liga Arab Gelar Rapat Darurat Bahas Situasi Sudan
Jenderal Burhan dan Jenderal Dagalo kemudian berebut kuasa usai memimpin dewan transisional. Salah satu isu krusial yang memicu konflik Burhan vs Dagalo adalah integrasi paramiliter RSF ke tubuh militer. Keduanya berbeda pendapat mengenai integrasi paramiliter yang dipimpin Jenderal Dagalo tersebut.
Perselisihan Jenderal Burhan dan Jenderal Dagalo juga menunda kesepakatan dengan partai-partai politik dalam rangka transisi demokrasi Sudan. Keduanya pun dituduh bertanggung jawab atas sederet aksi represif kepada warga sipil Sudan yang memprotes kudeta militer empat tahun belakangan.
Menurut laporan Associated Press, Hingga hari kedua pertempuran, Jenderal Burhan dan Jenderal Dagalo urung menujukkan kesediaan bernegosiasi untuk mengakhiri bentrok. Burhan meminta RSF dibubarkan dan menyebutnya "milisi pemberontak", sedangkan Dagalo menolak berunding dan meminta Burhan menyerah.
Sebagaimana disarikan BBC, RSF merupakan organisasi paramiliter kuat yang dibentuk dari milisi Janjaweed yang bertempur untuk Al-Bashir selama perang sipil di Darfur. Janjaweed dikenal brutal di Darfur dan dituduh melakukan berbagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pada 2013, Jenderal Dagalo mengumpulkan milisi-milisi Janjaweed dan mentransformasikannya menjadi paramiliter RSF. Organisasi paramiliter ini menguasai sejumlah tambang emas di Sudan dan sempat dikirim untuk mengintervensi konflik di Yaman dan Libya.
RSF pun menjadi organisasi paramiliter yang kuat di Sudan. Tanpa status formal, keberadaan pasukan itu di luar tubuh militer Sudan dipandang menjadi sumber instabilitas.
Akan tetapi, ketika wacana integrasi RSF ke tubuh militer muncul, Jenderal Buruhan dan Jendral Dagalo berselisih mengenai proses integrasi tersebut. Keduanya berbeda salin tidak sepakat mengenai cara transisi dan otoritas yang ditunjuk untuk mengawasinya.
Baca Juga: Bentrokan Berdarah di Sudan Sudah 25 Orang Tewas: Tak Ada WNI Jadi Korban, Ini Call Center KBRI
Sumber : Associated Press/BBC
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.