Cegah Pyongyang Biayai Nuklir, AS Korsel Jepang Desak Pelarangan Warga Korut Kerja di Luar Negeri

SEOUL, KOMPAS.TV — Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang meminta dukungan internasional yang lebih kuat sebagai upaya melarang Korea Utara mengirim pekerja ke luar negeri dan membatasi kejahatan siber agar negara itu tidak dapat membiayai program nuklirnya, Jumat (7/4/2023).

Utusan urusan nuklir papan atas Korea Selatan, AS, dan Jepang bertemu di Seoul dalam pertemuan pertama mereka dalam empat bulan untuk membahas bagaimana menghadapi senjata nuklir Korea Utara yang semakin berkembang, seperti laporan Associated Press. 

Uji coba senjata terbaru Korea Utara menunjukkan niatnya untuk memperoleh rudal canggih yang dirancang untuk menyerang AS dan sekutunya, bukannya kembali ke meja perundingan.

Meskipun sudah ada 11 putusan PBB dan kesulitan terkait pandemi yang telah memperburuk masalah ekonomi dan pangan, Korea Utara masih menggunakan sumber daya yang sedikit untuk program nuklir dan misilnya.

Kontribusi pembiayaan program senjata juga kemungkinan berasal dari peretasan kripto dan aktivitas siber lainnya yang melanggar hukum serta upah yang dikirim oleh pekerja Korea Utara yang tinggal di Tiongkok, Rusia, dan tempat lain meskipun ada perintah PBB sebelumnya untuk repatriasi mereka pada akhir 2019, kata para ahli.

Dalam pernyataan bersama, para utusan Korea Selatan, AS, dan Jepang mendorong masyarakat internasional untuk mematuhi sepenuhnya resolusi PBB tentang pelarangan pekerja Korea Utara di luar negeri, menurut Kementerian Luar Negeri Seoul.

Baca Juga: Mengerikan! Korea Utara Ancam Perang Nuklir di Depan Mata ke AS dan Korea Selatan

Kementerian tersebut mengatakan sejumlah besar pekerja Korea Utara masih terlibat dalam kegiatan ekonomi di seluruh dunia dan mengirim uang yang digunakan dalam program senjata Korea Utara.

Ketiga utusan tersebut mencoba memperhatikan pekerja Korea Utara karena Korea Utara mungkin akan membuka kembali batas internasionalnya ketika situasi Covid-19 global membaik.

Tidak diketahui persis berapa banyak pekerja Korea Utara yang masih berada di luar negeri. Tetapi sebelum batas waktu PBB pada 2019 berakhir, Departemen Luar Negeri AS memperkirakan ada sekitar 100.000 orang Korea Utara yang bekerja di pabrik, lokasi konstruksi, industri kayu, dan tempat lain di seluruh dunia.

Para ahli sipil memperkirakan bahwa pekerja-pekerja tersebut membawa sekitar $200 juta hingga $500 juta pendapatan ke Korea Utara setiap tahun.

"Kami perlu memastikan bahwa provokasi mereka tidak pernah terjadi tanpa hukuman. Kami akan menghadapi provokasi masa depan dari Korea Utara secara efektif dan memotong aliran pendapatan mereka yang mendanai kegiatan ilegal ini," kata Kim Gunn, utusan Korea Selatan, dalam komentar di televisi pada awal pertemuan.

Utusan dari AS, Sung Kim, menyatakan bahwa Korea Utara dengan program nuklir, program rudal, dan "program siber jahat yang menargetkan negara dan individu di seluruh dunia," mengancam keamanan dan kemakmuran seluruh komunitas internasional.

Baca Juga: Pakar Korea Utara: Kim Jong-Un Cuci Otak Putrinya dengan Indoktrinasi