Pemerintahan Biden Salahkan Trump atas Kacaunya Penarikan Mundur AS dari Afghanistan

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis (6/4/2023) kemarin menyalahkan mantan Presiden Donald Trump atas penarikan pasukan AS yang berdarah dan kacau dari Afghanistan tahun 2021. 

Hal ini pun yang menyebabkan beberapa momen paling gelap dalam masa jabatan Biden.

Seperti dilaporkan Associated Press, Jumat (7/4), Gedung Putih secara publik merilis ringkasan 12 halaman dari hasil “hotwash” kebijakan AS mengenai akhir perang terpanjang di negara itu, menyalahkan pemerintah Trump dan menegaskan bahwa pilihan Biden sangat terbatas akibat keputusan Trump.

Namun, Biden mengakui evakuasi warga AS dan sekutu dari Afghanistan seharusnya dimulai lebih awal, tetapi menyalahkan penundaan itu pada pemerintah dan militer Afghanistan serta penilaian militer dan intelijen AS.

Dokumen singkat ini disusun oleh Dewan Keamanan Nasional, bukan entitas independen, dengan masukan dari Biden sendiri.

Pemerintah AS mengatakan tinjauan rinci yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri dan Pentagon, yang dikirim secara pribadi ke Kongres pada Kamis, sangat rahasia dan tidak akan dirilis secara publik.

"Keputusan Presiden Biden dalam mengeksekusi penarikan mundur dari Afghanistan sangat terbatas oleh kondisi yang dibuat oleh pendahulunya," demikian ringkasan Gedung Putih yang mencatat bahwa ketika Biden menjabat, Taliban berada dalam posisi militer terkuat sejak 2001, mengendalikan atau memperebutkan hampir setengah negara.

Laporan tersebut mencatat penilaian intelijen yang terlalu optimistis tentang kemauan tentara Afghanistan untuk berperang, dan mengatakan bahwa Biden mengikuti rekomendasi komandan militer tentang penarikan pasukan AS.

Baca Juga: Laporan PBB: Taliban di Afghanistan Saat Ini Pening Kepala, Hadapi ISIS dan Kelompok Mantan Tentara

"Jelas kami tidak melakukan dengan benar," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, John Kirby, pada Kamis, tetapi menghindari pertanyaan apakah Biden menyesal atas keputusan dan tindakan yang diambil sebelum penarikan.

Kirby mengatakan bahwa tujuan laporan itu bukan akuntabilitas, melainkan memahami apa yang sudah terjadi untuk memberi masukan bagi keputusan di masa depan.

Gedung Putih menyatakan kesalahan di Afghanistan memengaruhi penanganannya atas Ukraina, di mana pemerintahan Biden telah diakui karena mendukung pertahanan Kiev terhadap serangan Rusia. Gedung Putih mengatakan mereka mensimulasikan skenario terburuk sebelum serangan pada Februari 2022 dan merilis informasi intelijen tentang niat Moskow beberapa bulan sebelumnya.

“Kami sekarang memprioritaskan evakuasi lebih awal ketika menghadapi situasi keamanan yang memburuk,” kata Gedung Putih.

Dalam upaya yang tampaknya untuk membela pengambilan keputusan keamanan nasionalnya, pemerintahan Biden juga mencatat bahwa mereka merilis peringatan pra-perang walau banyak “ketidaksetujuan yang kuat dari pejabat senior dalam pemerintah Ukraina.”

Republikan di Kongres secara tajam mengkritik penarikan pasukan Afghanistan, fokus pada kematian 13 tentara AS dalam serangan bom bunuh diri di bandara Kabul, yang juga menewaskan lebih dari 100 warga Afghanistan.

Baca Juga: Biden Siap Tanggung Jawab soal Keputusan Penarikan Pasukan AS dari Afghanistan

Mantan Sersan Marinir Tyler Vargas-Andrews, yang terluka parah dalam ledakan itu, mengatakan dalam dengar pendapat kongres bulan lalu bahwa penarikan tersebut adalah sebuah bencana dan ada akuntabilitas yang kurang namun tak dapat dijelaskan.

Laporan pemerintahan Biden tampaknya memindahkan semua kesalahan pada serangan bom bunuh diri pada 26 Agustus 2021 di Bandara Internasional Hamid Karzai, mengatakan militer AS lah yang membuat keputusan kunci.

“Untuk mengelola potensi ancaman serangan teroris, Presiden secara berulang kali menanyakan apakah militer membutuhkan dukungan tambahan untuk melaksanakan misi mereka di HKIA,” kata laporan tersebut.

“Pejabat militer senior memastikan mereka punya sumber daya dan wewenang yang cukup untuk membatasi ancaman.”

Kirby memberikan penghargaan kepada pasukan AS atas tindakan mereka dalam menjalankan evakuasi udara terbesar nonkombat dalam sejarah selama kekacauan jatuhnya Kabul.

“Mereka mengakhiri perang terpanjang negara kita," katanya kepada para wartawan.

“Itu tidak akan menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Dan seperti yang dikatakan oleh presiden sendiri, operasi itu tidak akan pernah menjadi hal yang sederhana atau berisiko rendah maupun berbiaya rendah.”

Adapun Presiden AS Joe Biden menyalahkan kesepakatan Februari 2020 yang dicapai mantan Presiden Donald Trump dengan Taliban di Doha, Qatar, sebagai penyebab AS meninggalkan Afghanistan.

Kesepakatan itu memberikan legitimasi besar kepada Taliban dan telah disalahkan oleh analis karena melemahkan pemerintah yang didukung AS, yang akhirnya runtuh begitu cepat setahun kemudian.

Baca Juga: Biden Bela Proses Penarikan Pasukan AS di Afghanistan

Pemerintah Afghanistan membebaskan sekitar 5.000 tahanan Taliban setelah kesepakatan Doha sebagai syarat untuk melakukan perdamaian dengan Taliban. Kirby mencatat pembebasan dan contoh lain dari perasaan umum kerusakan dan kelalaian yang diwarisi oleh Biden.

Namun, kesepakatan tersebut juga memberikan hak kepada AS untuk menarik diri dari kesepakatan jika perundingan perdamaian Afghanistan gagal, yang akhirnya terjadi.

Kesepakatan tersebut mensyaratkan AS untuk menarik semua pasukan pada 1 Mei 2021. Biden menunda penarikan sepenuhnya hingga September tetapi menolak untuk menunda lebih lanjut, dengan alasan bahwa hal itu akan memperpanjang perang yang sudah lama harus berakhir.

Sejak penarikan, AS telah berhasil melakukan operasi untuk membunuh pemimpin Al-Qaida, Ayman al-Zawahri - pemimpin nomor dua grup tersebut selama serangan 11 September - yang Gedung Putih telah berargumen sebagai bukti bahwa AS masih bisa mencegah kelompok teroris di Afghanistan.

Namun, gambaran kekacauan dan kekerasan selama jatuhnya Kabul masih berdampak, termasuk adegan orang-orang Afghanistan jatuh dari bawah pesawat Amerika, keluarga Afghanistan menyerahkan bayi melalui gerbang bandara untuk menyelamatkan mereka dari kerumunan dan kekerasan, dan kerusakan setelah ledakan bunuh diri di Gerbang Abbey.

Ditekan oleh para wartawan Kamis sore, Kirby terus mempertahankan respons AS dan upaya untuk menarik warga negara AS serta berdebat dengan para wartawan yang mengacu pada penarikan sebagai kekacauan. Pada satu titik, ia berhenti dalam apa yang tampaknya merupakan upaya untuk mengumpulkan emosinya.

Baca Juga: Taliban Lepaskan Tembakan, Rayakan Penarikan Pasukan AS

"Untuk semua pembicaraan tentang kekacauan, saya hanya tidak melihatnya, tidak dari tempat saya," kata Kirby, yang merupakan juru bicara Pentagon selama penarikan.

"Pada satu titik selama evakuasi, ada pesawat yang lepas landas penuh dengan orang, baik warga negara AS maupun Afghanistan, setiap 48 menit, dan tidak ada satu misi pun yang terlewatkan. Jadi maaf, saya hanya tidak akan membeli seluruh argumen tentang kekacauan."

Menurut John Kirby, presiden Joe Biden tidak akan mempublikasikan bagian dari laporan itu sendiri, mengutip pekerjaan yang sedang dilakukan oleh komisi perang Afghanistan bipartisan dan sensitivitas dokumen tersebut.

Rilis tinjauan National Security Council (NSC) ini dilakukan saat Departemen Luar Negeri dan anggota Partai Republik di Kongres sedang bertempur terkait dokumen-dokumen untuk kabel-kabel rahasia terkait penarikan Afghanistan.

Pemeriksaan tersebut mencakup penilaian terhadap keputusan-keputusan penting yang diambil oleh pemerintahan Biden dan menyoroti beberapa kesalahan besar dalam perencanaan dan eksekusi penarikan tersebut.

 

Minggu lalu, Rep. Mike McCaul, ketua Komite Urusan Luar Negeri Kongres, mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memanggil Sekretaris Negara Antony Blinken untuk sebuah kabel yang ditulis oleh puluhan diplomat di Kedutaan Besar AS di Kabul tak lama sebelum penarikan.

Kabel tersebut, yang dikirim melalui saluran "dissent channel", mengingatkan Blinken tentang kemungkinan jatuhnya Kabul dan mengekspresikan pandangan kontra terhadap kebijakan penarikan tersebut.