Putin Bela Tentara Bayaran Wagner, Keluarkan UU yang akan Penjarakan Penghina Pasukan Sewaannya

MOSKOW, KOMPAS.TV - Presiden Rusia, Vladimir Putin semakin menunjukkan dukungannya kepada tentara bayaran Wagner.

Pada Sabtu (18/3/2023), Putin baru saja mengeluarkan undang-undang (UU) yang akan penjarakan penghina dan penyebar infromasi palsu terhadap semua pasukan Rusia.

Itu termasuk grup tentara bayaran Wagner, yang saat ini ikut berperang di Ukraina.

Baca Juga: Kapal Pesiar Saddam Hussein Kini Jadi Tempat Minum Teh Nelayan, Sempat Jadi Simbol Kemewahan

Dikutip datri The Moscow Times, UU baru ini merupakan hasil lobi-lobi yang dilakukan pendiri Wagner, Yevgeny Prigozhin.

UU ini pun membuat kritik terbuka atau menyebarkan apa yang disebut informasi palsu tentang pasukan sukarelawan atau unit tentara bayaran.

Para pelanggar akan menghadapi hukuman penjara, atau denda mencapai 300.000 rubel atau setara Rp60 juta untuk tindakan publik yang ditujukan untuk mendiskreditkan formasi, organisasi, atau individu yang membantu militer Rusia.

Dalam kasus ketika tindakan publik seperti itu dianggap telah menyebabkan konsekuensi yang serius, termasuk kematian yang tak disengaja atau cedera tubuh, hukuman akan ditingkatkan.

Peningkatan hukuman tersebut bisa mencapai tujuh tahun penjara atau denda hingga 1 juta rubel (Rp200 juta).

Sementara itu, menyebarkan apa yang oleh pihak berwenang dianggap sebagai informasi palsu tentang sukarelawan militer akan dihukum penjara hingga lima tahun, atau denda hingga 1,5 juta rubel (Rp300 juta).

Tentara palsu yang dianggap mengarah pada konsekuensi serius dapat menjatuhkan hukuman penjara hingga 15 tahun di bawah UU baru.

Baca Juga: AS akan Larang Masuk Maskapai China yang Gunakan Wilayah Udara Rusia, Demi Amankan Bisnis

“Siapa pun yang mempertaruhkan nyawanya hari ini untuk menjamin keamanan negara dan warganya dilindungi dari kebohongan dan provokasi,” kata Ketua Duma, Vyacheslav Volodin tentang UU itu tak lama setelah pemungutan suara di majelis rendah parlemen Rusia, Selasa (14/3).

Nyaris semua suara anti-perang dibungkam setelah Rusia mengeluarkan UU yang mendiskreditkan atau menyebarkan informasi palsu terhadap angkatan bersenjata.

UU tersebut dikeluarkan setelah negara tersebut menginvasi Ukraina pada Februari lalu.