Perpecahan di Pemerintah AS, Militer Tolak Bantu Mahkamah Pidana Internasional ICC soal Rusia

Pejabat AS yang membocorkan perselisihan internal melakukannya dengan syarat anonimitas karena membahas pertimbangan sensitif.

Tetapi Senator Lindsey Graham, yang membantu mendorong Kongres untuk melonggarkan pembatasan pada tahun 2022 untuk membantu ICC, membenarkan parameter perselisihan tersebut dan menyalahkan Departemen Pertahanan atau Pentagon atas keengganannya.

“Pentagon menentang perubahan legislatif, itu berlebihan, dan mereka sekarang mencoba merusak isi dan semangat undang-undang tersebut,” kata Graham.

“Bagi saya, DOD atau Pentagon adalah anak nakal yang bermasalah di sini, dan semakin cepat kita bisa mendapatkan informasi ke tangan ICC, dunia akan semakin baik.”

Baca Juga: Zelensky Murka Rudal Rusia Tewaskan 20 Orang di Ukraina, Minta ICC Gelar Pengadilan Khusus

Perwakilan di Pentagon, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman dan Kantor Direktur Intelijen Nasional menolak berkomentar atau tidak menanggapi permintaan komentar.

Adrienne Watson, juru bicara Dewan Keamanan Nasional NSA memberikan pernyataan yang tidak membahas penentangan Pentagon untuk berbagi bukti.

Namun dia mengatakan pemerintah "mendukung berbagai penyelidikan untuk mengidentifikasi dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab" atas kejahatan perang Rusia, termasuk melalui jaksa Ukraina, PBB "dan Mahkamah Pidana Internasional, antara lain".

“Pasukan Rusia melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina, dan rakyat Ukraina berhak mendapatkan keadilan,” katanya, seraya menambahkan, “Kami juga berupaya mengungkap kekejaman Rusia di Ukraina sehingga dunia dapat melihat apa yang dilakukan pasukan Rusia.”

ICC dibentuk dua dekade lalu sebagai tempat berdiri untuk menyelidiki kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah perjanjian tahun 1998 yang disebut Statuta Roma.

Di masa lalu, Dewan Keamanan PBB telah membentuk pengadilan ad hoc untuk mengatasi kekejaman di tempat-tempat seperti bekas Yugoslavia dan Rwanda.

Banyak negara demokrasi bergabung dengan ICC, termasuk sekutu dekat AS seperti Inggris. Tetapi AS sudah lama menjaga jarak, khawatir pengadilan suatu hari nanti dapat mencoba untuk mengadili orang Amerika.