DK PBB Keluarkan Resolusi Desak Junta Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi, 3 Negara Ini Abstain

NEW YORK, KOMPAS.TV - Dewan Keamanan PBB hari Rabu (21/12/2022) menerbitkan resolusi mendesak junta militer Myanmar membebaskan mantan pemimpin negara itu Aung San Suu Kyi. Itu merupakan resolusi pertama mengenai situasi di Myanmar yang diadopsi sejak kudeta terjadi di sana pada Februari 2021.

Resolusi tersebut menyatakan "keprihatinan yang mendalam atas keadaan darurat yang sedang berlangsung yang diberlakukan oleh kelompok militer di Myanmar".

Resolusi itu diadopsi dengan dukungan 12 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia, China dan India abstain dalam pemungutan suara.

Resolusi itu juga menuntut "segera diakhiri segala bentuk kekerasan" di seluruh Myanmar.

Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya pun meminta junta "untuk segera membebaskan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang," termasuk Suu Kyi, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat negara dan menteri luar negeri Myanmar.

Peraih Nobel Perdamaian berusia 77 tahun itu telah dijatuhi hukuman penjara selama 26 tahun atas tuduhan korupsi dan tuduhan lainnya. Dia dipenjara di Naypyitaw.

Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk sebagai Duta Besar Myanmar untuk PBB sebelum kudeta dan tetap menjadi wakil yang diakui meskipun junta berusaha memecatnya, menyambut baik adopsi resolusi Dewan Keamanan tersebut.

Berbicara kepada wartawan setelah pemungutan suara, dia juga meminta Dewan Keamanan untuk mengambil "tindakan yang lebih kuat untuk memastikan junta militer dan kejahatannya segera berakhir".

Inggris memimpin upaya penyusunan Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Myanmar itu.

Baca Juga: Jokowi Sampaikan 6 Poin Sikap Indonesia soal Krisis Myanmar, Desak ASEAN Tolak Rencana Pemilu

Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Kami mendukung rakyat Myanmar. Sudah waktunya junta mengembalikan negara kepada rakyat."

Indonesia sendiri memberikan perhatian khusus terhadap situasi Myanmar.

Dalam keterangannya persnya, hari Sabtu, (12/11/2022) Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan setidaknya ada 6 pesan utama yang disampaikan oleh Jokowi dalam penyelenggaraan KTT asean Kamboja, Jumat 11 November 2022 sebagai sikap Indonesia atas krisis politik di Myanmar.

Salah satunya Jokowi mendesak agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan.

“Pertama, penerapan 5-PC  tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politik,” kata Retno.

“Kedua, menegaskan seruan pentingnya penghentian kekerasan segera, ketiga, pentingnya terus mengupayakan pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi mendesak agar ASEAN tidak memberi dukungan penyelenggaraan pemilu yang digelar secara tertutup, “ASEAN seharusnya tidak memberikan dukungan terhadap rencana pemilu yang tidak inklusif,” ujar Retno.