Tentara Israel Serbu dan Segel 6 Kantor Kelompok HAM Palestina

TEPI BARAT, KOMPAS.TV - Tentara Israel telah menyerbu dan menyegel 6 kantor kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Palestina dan juga organisasi bantuan mereka.

Penyerbuan itu dilakukan setelah pada tahun lalu Israel akan menunjuk mereka sebagai organisasi teroris.

Para tentara menyerbu kantor 6 kelompok HAM itu di Tepi Barat, Kamis (18/8/2022) dini hari waktu setempat.

Dikutip dari The Guardian, properti milik kelompok advokasi terkemuka disita dan pintu masuk ditutup oleh tentara Israel.

Baca Juga: Alasan Jerman Jijik dengan Pernyataan Abbas yang Sebut Israel Pelaku 50 Holocaust di Palestina

Di kantor Al-Haq, kelompok HAM terkemuka di Ramallah, pintu depannya dikunci dan ada pernyataan dalam bahasa Ibrani, bahwa mereka ditutup dengan alasan keamanan.

Sebuah gereja Anglikan yang berada di bawah ruangan Al-Haq, juga dilaporkan diserbu dan kaca pintu mereka dihancurkan.

 

Pada Oktober lalu, Israel melabeli Al-Haq, Addameer, yang mengadvokasi tahanan Palestina, Komite Persatuan Perempuan Palestinba, Komite Persatuan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pembangunan Bisan, serta Pertahanan Internasional Anak Palestina (DCI-P) sebagai teroris.

Israel berargumen kelompok itu berkaitan dengan militan Palestina, Front Populer untuk Kebebasan Palestina (PFLP), kelompok bersenjata pergerakan sayap kiri.

Israel dan negara Barat menegaskan bahwa PFLP merupakan organisasi teroris.

Namun, Israel hanya memiliki sedikit bukti untuk menegasklan tuduhannya kepada kelompok HAM tersebut.

Baca Juga: Kemlu RI Tegur Dubes Ukraina gara-gara Singgung Indonesia yang Kecam Israel Lewat Cuitan di Twitter

Keenam organisasi membantah tuduhan tersebut, dan tiga di antaranya menentang label tersebut di pengadilan Israel.

Sementara itu Amerika Serikat (AS) mengaku prhiatin dengan penutupan kelompok HAM Palestina oleh Israel.

“Kami tak mengubah posisi atau pendekatan terhadap organisasi ini. Kami tak melihat apa pun pada beberapa bulan terakhir untuk merubahnya (posisi AS),” ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price.

Bulan lalu, kelompok anggota Uni Eropa (UE) yang membiayai aktivitas dari organisasi HAM Palestina itu membantah klaim Israel.

“Masyarakat sipil yang bebas dan kuat sangat diperlukan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan solusi dua negara,” bunyi pernyataan mereka.

Baca Juga: Jelang Piala Dunia 2022, Qatar Akan Jalani Operasi Transportasi Paling Rumit

Komisi Eropa pun mengembalikan dana yang ditangguhkan ke Al-Haq pada Juni lalu.

UE juga diharapkan untuk terus bekerja dengan kelompok lain yang terkena dampak.

Setelah penyerbuan, staf Al-Haq melepas lembaran logam yang menutupi pintu kantornya dan bersumpah untuk kembali bekerja, meski ada penyitaan komputer dan peralatan lain.

“Kami didirikan di sini bukan oleh Israel, bukan oleh keputusan mereka, dan kami akan melanjutkan pekerjaan kami,” tutur Direktur Al-Haq, Shawan Jabarin.