Kompas TV internasional kompas dunia

Utusan Khusus PBB Tekan Junta Militer Myanmar, Rakyat Berhak atas Demokrasi

Kompas.tv - 18 Agustus 2022, 11:51 WIB
utusan-khusus-pbb-tekan-junta-militer-myanmar-rakyat-berhak-atas-demokrasi
Utusan Khusus PBB Noeleen Heyzer hari Rabu, (17/8/2022) di Myanmar usai bertemu junta militer mengatakan rakyat Myanmar memiliki hak atas demokrasi dan penentuan nasib sendiri yang bebas dari rasa takut (Sumber: Straits Times)
Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Desy Afrianti

Baca Juga: Pusing soal Krisis Myanmar, Utusan Khusus ASEAN: bahkan Superman pun Tak Bisa Selesaikan Masalah Ini

ASEAN sangat kecewa dengan kemajuan junta militer Myanmar menerapkan konsensus 5 poin, akan mengukur kemajuan untuk diputuskan pada KTT bulan November (Sumber: Straits Times)

Menurut pernyataan PBB yang dikeluarkan oleh kantor Dr Heyzer, dia mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Suu Kyi.

"Saya sangat prihatin dengan kesehatan dan kesejahteraan Daw Aung San Suu Kyi dalam situasinya saat ini, dan meminta agar dia segera kembali ke rumah," kata Heyzer.

"Saya ingin memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya sesegera mungkin, baik karena saya peduli padanya secara pribadi dan saya percaya dia adalah pemangku kepentingan yang penting untuk dialog saya dengan semua pihak terkait."

ASEAN melarang Jenderal Senior Min Aung Hlaing serta Menlu Wunna Maung Lwin dari pertemuan puncaknya dengan bersikeras memutuskan bahwa Myanmar hanya boleh mengirim "perwakilan non-politik".

Junta menanggapi dengan tidak mengirimkan perwakilan, meninggalkan kursi untuk Myanmar kosong.

Para menteri luar negeri ASEAN mengatakan dalam komunike bersama 3 Agustus 2022 bahwa mereka "sangat kecewa dengan kemajuan yang terbatas dan kurangnya komitmen dari otoritas di Naypyitaw untuk melaksanakan Konsensus Lima Poin dengan tepat waktu dan secara lengkap".

Konsensus itu merekomendasikan para pemimpin ASEAN yang berkumpul di KTT November untuk mengatasi situasi tersebut.

Baca Juga: ADB: Big Data Bisa Hasilkan Lebih dari 100 Miliar Dolar di ASEAN, Termasuk Indonesia

Utusan khusus ASEAN untuk krisis di Myanmar hari Senin (27/6/2022) mendesak junta militer Myanmar untuk tidak menahan pemimpin terguling Aung San Suu Kyi di penjara, apalagi di sel isolasi, menjelang kunjungan akhir pekan ini (Sumber: Straits Times)

Konsensus ini antara lain menyerukan penghentian kekerasan dan dialog konstruktif di antara semua pihak.

Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah meminta ASEAN untuk melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional NUG, pemerintahan bayangan Myanmar.

Junta Militer Myanmar, bagaimanapun, telah melabeli NUG sebagai kelompok teroris.

Dalam konferensi pers pada hari Rabu, Wakil Menteri Penerangan Zaw Min Tun mengecam sikap ASEAN terhadap Myanmar.

"Jika kursi yang mewakili suatu negara kosong, maka itu tidak boleh dicap sebagai KTT ASEAN" katanya.

Dia mengulangi pengulangan sikap junta bahwa ASEAN melanggar prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara-negara anggota.

"Apa yang mereka inginkan adalah agar kita bertemu dan berbicara dengan para teroris," katanya.




Sumber : Kompas TV/Straits Times




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x