Menlu ASEAN akan Gelar Pertemuan Tidak Resmi Mengevaluasi Myanmar

PUTRAJAYA, KOMPAS.TV - Jajaran Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN akan menggelar pertemuan tidak resmi pada Rabu (11/5/2022) mendatang.

Pertemuan itu untuk mengevaluasi dan memastikan Konsensus 5 Poin ASEAN yang bertujuan mengatasi ketidakstabilan di Myanmar dapat tercapai dengan baik, seperti dikatakan Menlu Malaysia yang dilansir Asia News Network, Sabtu (7/5/2022).

Datuk Seri Saifuddin Abdullah mengatakan, pertemuan tidak resmi itu diadakan karena sedikitnya kemajuan pelaksanaan konsensus 5 Poin tahun 2021 disebabkan tindakan pemerintah Myanmar tidak kooperatif.

Menlu Saifuddin Abdullah mengatakan, misalnya, Myanmar belum mengakui utusan khusus Sekjen PBB untuk Myanmar Dr Noeleen Heyzer, yang diangkat pada Desember 2021.

“Kami khawatir hal ini akan menghambat implementasi 5PC (Konsensus 5 Poin),” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (7/5/2022).

Konsensus 5 Poin diadopsi oleh para pemimpin ASEAN, termasuk pemimpin junta Myanmar, dalam upaya untuk mengakhiri kekerasan dan ketidakstabilan di negara tersebut.

Baca Juga: Kamboja Gelar Pertemuan Pejabat Senior ASEAN Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar

Saifuddin juga mengatakan Dr. Hayzer tidak diundang ke Pertemuan Konsultatif Bantuan Kemanusiaan ASEAN untuk Myanmar pada 6 Mei di Phnom Penh, yang dihadiri oleh Sekjen ASEAN dan perwakilan dari semua negara ASEAN.

"Dr Noeleen, sebagai utusan khusus Sekjen PBB, tidak diundang ke pertemuan itu karena dia tidak diakui oleh pemerintah junta militer," ungkapnya.

“Ini salah satu contoh Myanmar tidak bekerja sama dengan implementasi 5PC, yang sudah setahun (diperdebatkan) namun tidak ada kemajuan positif."

“Jadi pada 11 Mei, sebelum KTT Khusus ASEAN-AS di Washington DC, akan ada pertemuan tidak resmi yang melibatkan seluruh menteri luar negeri ASEAN," katanya.

"Kami akan mengajukan beberapa pandangan tentang bagaimana kami dapat memastikan 5PC diimplementasikan dengan benar."

Baca Juga: KTT Khusus ASEAN - Amerika Serikat Akan Digelar 12 - 13 Mei di Washington DC

Karena salah satu fokus 5PC adalah menghentikan semua bentrokan di Myanmar, Saifuddin mencatat ternyata catatan menunjukkan sebaliknya, dengan meningkatnya insiden bentrokan bersenjata dan serangan terhadap warga sipil.

Dia mengatakan 10.786 insiden dilaporkan antara 1 Februari 2021, dan 15 April 2022, dengan 2.146 orang tewas dan 13.282 orang ditangkap.

"Di antara mereka yang terbunuh dan ditangkap termasuk anggota parlemen terpilih dalam pemilihan umum terakhir, jurnalis, pekerja kemanusiaan, anggota masyarakat sipil dan mahasiswa.

“Apa yang terjadi di Myanmar lebih buruk dan lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan Suriah, Yaman, Afghanistan dan Irak pada saat bersamaan,” katanya.

Suriah mencatat 9.919 insiden bentrokan senjata dan serangan terhadap warga sipil, Yaman (8.246), Afghanistan (7.294) dan Irak (4.606).

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Serukan Perundingan Damai dengan Kelompok-Kelompok Pemberontak Etnis

Saifuddin mencatat ia akan mengulangi seruannya untuk utusan khusus ketua ASEAN dari Kamboja untuk secara tidak resmi melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional NUG dan Dewan Konsultatif Persatuan Nasional NUCC Myanmar.

"Tidak apa-apa bagi kita untuk menunjukkan ketidakberpihakan, tetapi kita harus melibatkan mereka karena menurut 5PC, kami perlu melibatkan semua pemangku kepentingan," katanya, seraya menambahkan,menunjukkan dukungan moral dengan upaya pelibatan, bukan berarti Malaysia berpihak.

“Kami tidak punya urusan untuk memilih pihak. Kami harus mempertimbangkan bahwa NUG adalah pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan dan NUCC adalah pengelompokan semua jenis organisasi, anggota parlemen, organisasi masyarakat sipil, kelompok etnis dan kelompok daerah,"

Myanmar jatuh ke dalam pergolakan sejak kudeta militer tahun lalu yang menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi, yang sekarang berada dalam tahanan militer dan menghadapi serangkaian dakwaan yang dapat memenjarakannya selama lebih dari 150 tahun.

Kudeta tersebut memicu protes dan kerusuhan yang meluas yang dihancurkan oleh militer secara paksa.