Perdana Menteri Sri Lanka Minta Pengunjuk Rasa Berhenti Memintanya Mundur

KOLOMBO, KOMPAS.TV — Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, hari Senin, (11/4/2022) menyerukan diakhirinya protes yang meminta pengunduran dirinya atas penanganan krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dasawarsa, dengan mengatakan pemerintahnya meluncurkan rencana untuk membangun kembali negara itu, seperti dilansir Associated Pers, Selasa (12/4/2022).

Dalam pidato yang disiarkan televisi ke seluruh negeri, Mahinda meminta kesabaran dan mengatakan kepada para pengunjuk rasa bahwa “setiap detik” yang dihabiskan untuk berdemonstrasi di jalan-jalan menghilangkan peluang untuk menerima mata uang asing yang penting.

Para pengunjuk rasa, sementara itu, terus menduduki pintu masuk kantor presiden pada hari ketiga, Senin, (11/4/2022) menuntut dia mundur.

Negara kepulauan di Samudra Hindia itu berada di ambang kebangkrutan, dibebani dengan cadangan devisa yang semakin menipis dan utang luar negeri senilai 25 miliar dollar yang harus dibayar kembali selama lima tahun ke depan.

Hampir 7 miliar dollar akan jatuh tempo tahun ini. Pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional IMF diharapkan terjadi akhir bulan ini, dan pemerintah beralih pinjaman darurat ke China dan India untuk membeli makanan dan bahan bakar.

Selama berbulan-bulan, rakyat Sri Lanka mengantri panjang untuk membeli bahan bakar, gas untuk memasak, makanan dan obat-obatan, yang sebagian besar datang dari luar negeri dan dibayar dengan mata uang keras. Kekurangan bahan bakar menyebabkan pemadaman listrik bergilir selama beberapa jam sehari.

Baca Juga: Presiden Sri Lanka Menyatakan Tidak Bersedia Mundur, akan Hadapi Krisis Politik dan Ekonomi

Rajapaksa menyalahkan krisis valuta asing pada pembatasan Covid-19 dan hilangnya pendapatan pariwisata yang penting.

“Kami memulai program besar untuk mengatasi krisis yang kita hadapi saat ini. Setiap detik yang dihabiskan oleh presiden dan pemerintah ini menghabiskan jalan yang melelahkan untuk membangun kembali negara kita,” katanya.

“Teman-teman, setiap detik Anda memprotes di jalanan, negara kita kehilangan kesempatan untuk menerima potensi dolar,” katanya.

Sebagian besar kemarahan yang diungkapkan oleh pengunjuk rasa yang berkembang selama berminggu-minggu menyasar keluarga Rajapaksa, yang berkuasa dua dekade terakhir.

Para pengkritik menuduh keluarga itu meminjam banyak uang untuk membiayai proyek-proyek yang tidak menghasilkan uang, seperti fasilitas pelabuhan yang dibangun dengan pinjaman China.

Pendukung pemrotes yang berkemah menyediakan air minum, makanan, dan teh sementara ambulans dan dokter berjaga untuk menangani keadaan darurat kesehatan apa pun.

Baca Juga: Krisis Ekonomi Sri Lanka Makin Parah, Anggota Parlemen Koalisi Berkuasa Ramai-Ramai Mundur

Para pengunjuk rasa Muslim membatalkan puasa Ramadan mereka di situs berbagi makanan dengan orang-orang di sekitar mereka.

Dinush Thyagaraja, seorang profesional pariwisata berusia 29 tahun, mengatakan dia memilih Rajapaksa dalam pemilihan presiden 2019 dengan keyakinan dia adalah kandidat terbaik untuk memulihkan keamanan nasional setelah kehilangan seorang teman akibat serangan bom bunuh diri Minggu Paskah tahun itu di hotel dan gereja.

Lebih dari 260 orang tewas dalam serangan yang dilakukan oleh kelompok Muslim lokal yang terinspirasi oleh kelompok Negara Islam.

“Saya sadar saya melakukan kesalahan dan saya ingin memperbaikinya,” kata Thyagaraja.

“Saya tidak dapat memberi makan keluarga saya, saya tidak tahu apakah kami akan dapat menikmati makanan di bulan yang akan datang.”

Bahkan mantan sekutu koalisi Rajapaksa menyerukan agar dia diganti dengan perdana menteri sementara dan pemerintahan multipartai.

Baca Juga: Krisis Ekonomi Sri Lanka Memburuk, Presiden Dituding Tak Mampu dan Sombong

Mereka mengatakan mereka tidak ingin keluarga Rajapaksa yang berkuasa berada dalam pemerintahan sementara karena mereka menjadi pusat kemarahan publik.

Dalam pidatonya, Rajapaksa menolak untuk menyerahkan kekuasaan, mengatakan koalisi pemerintahan akan terus memerintah Sri Lanka karena partai-partai oposisi menolak seruannya untuk pemerintahan yang bersatu.

“Kami mengundang semua partai politik yang diwakili di Parlemen untuk bergabung dengan kami dan mengangkat negara. Tapi mereka tidak bergabung dengan kami,” kata Rajapaksa. “Sebagai pihak yang berkuasa, kami mengambil tanggung jawab itu.”

Krisis dan protes mendorong banyak anggota kabinet untuk mengundurkan diri.

Parlemen gagal mencapai konsensus tentang bagaimana menangani krisis setelah hampir 40 anggota parlemen koalisi yang memerintah mengatakan mereka tidak akan lagi memberikan suara sesuai dengan instruksi koalisi, yang secara signifikan melemahkan pemerintah.

Dengan terpecahnya partai-partai oposisi, mereka juga belum mampu membentuk mayoritas dan menguasai Parlemen.