Amerika Serikat Katakan Negara Maju Akan Mampu Kumpulkan USD100 Miliar Dana Perubahan Iklim

NEW YORK, KOMPAS.TV - Utusan khusus Amerika Serikat bidang iklim John Kerry mengatakan, negara-negara kaya akhirnya akan dapat memenuhi janji mereka menyediakan USD100 miliar bantuan setiap tahun untuk negara-negara miskin mengatasi perubahan iklim. Jumlah itu akan dicapai pada tahun 2023 mendatang.

Itu akan menjadi setidaknya dua tahun lebih lambat dari target 2020 yang ditetapkan negara-negara maju pada KTT iklim PBB di Kopenhagen pada tahun 2009, untuk menyediakan dana membantu negara-negara berkembang beradaptasi dengan pemanasan global dan mengurangi kenaikan suhu lebih lanjut.

Kerry mengatakan hal tersebut pada pertemuan informal Dewan Keamanan PBB tentang “Pembiayaan Iklim untuk Mempertahankan Perdamaian dan Keamanan”, di mana Presiden Joe Biden berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan Amerika Serikat ke negara-negara berkembang untuk membantu menyesuaikan diri dari perubahan iklim.

September lalu, katanya, Biden berjanji meningkatkan pendanaan iklim tahunan Amerika Serikat menjadi lebih dari USD11 miliar, empat kali lipat pendanaan masa kepresidenan Barack Obama 2009-2017, ketika Biden menjadi wakil presiden.

“Dan peningkatan itu akan membantu kita mencapai 100 miliar dollar AS,” kata Kerry, seperti dilaporkan Associated Press, Kamis (10/3/2022).

"Kita mengumpulkan kurang dari jumlah itu untuk itu untuk 2022, namun sangat jelas kita akan mencapainya untuk 2023. Saya masih berpikir kita bisa mendapatkannya untuk 2022."

Kerry mengatakan sebagai bagian dari peningkatan upaya Amerika Serikat pada KTT iklim PBB November lalu di Glasgow, Biden mengumumkan rencana darurat untuk adaptasi dan ketahanan yang akan membantu lebih dari 500 juta orang di negara berkembang untuk dapat mengelola dampak krisis iklim pada tahun 2030.

Kerry mengatakan pemerintah bekerja dengan Kongres AS untuk menghasilkan USD3 miliar per tahun untuk program tersebut dan untuk meningkatkan upaya adaptasi tahun 2024. “Ini adalah jenis komitmen terbesar yang pernah dibuat Amerika Serikat dalam sejarah kita,” katanya.

Baca Juga: Jadi Tuan Rumah Presidensi G20, Indonesia Bisa Minta Negara Maju Sediakan Dana Perubahan Iklim

Tetapi Kerry mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk transisi ekonomi seluruh negara untuk mengatasi perubahan iklim, tidak hanya membutuhkan USD100 miliar tetapi triliunan dolar.

“Tidak ada satu pemerintah, maupun tidak ada kelompok pemerintah pun, yang dapat memenuhi defisit USD2,5 triliun hingga USD4,6 triliun yang kita hadapi untuk menghadapi transisi ini,” katanya.

Dia mengatakan satu-satunya cara untuk memobilisasi triliunan dollar AS itu adalah bekerja sama dengan sektor swasta. “Sektor swasta akan sangat penting bagi kesuksesan kita karena ada triliunan dolar yang bisa diinvestasikan secara sah dalam transisi ini,” kata Kerry.

Amerika Serikat adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua, dengan China penghasil emisi terbesar dan India terbesar ketiga.

Para diplomat dari dua negara terakhir, dua negara terpadat di dunia, juga berbicara di pertemuan Dewan Keamanan, mengkritik kegagalan negara-negara maju untuk memenuhi janji iklim mereka, termasuk USD100 miliar per tahun untuk negara-negara berkembang.

Wakil duta besar China untuk PBB, Dai Bing, mengatakan negara-negara maju memiliki tanggung jawab moral dan kewajiban internasional wajib termasuk di bawah perjanjian iklim Paris 2015 untuk menyediakan dana bagi negara-negara berkembang, karena mereka terutama bertanggung jawab atas perubahan iklim dan emisi karbon.

Dia mengatakan, studi oleh lembaga think tank menunjukkan tidak hanya jumlah total pembiayaan tahunan dari negara-negara maju yang tidak mencapai USD100 miliar, tetapi ada juga masalah dalam meningkatkan angka untuk memasukkan investasi hijau sektor swasta dan investasi yang tidak terkait dengan perubahan iklim, dalam perhitungan keuangan iklim resmi.

Baca Juga: Kekeringan Parah Akibat Perubahan Iklim di Amerika Barat Daya, Terburuk Selama 1.200 Tahun

Wakil Duta Besar India Ravindra Raguttahalli mengatakan, negara-negara maju tidak hanya gagal menyediakan akses ke pendanaan iklim tetapi juga gagal menjanjikan mitigasi dan menyediakan teknologi untuk mengatasi perubahan iklim.

Dia mengutip laporan iklim PBB yang dirilis minggu lalu yang mengatakan pendanaan iklim untuk adaptasi tidak mencukupi dan menghambat implementasi adaptasi, dan pendanaan iklim yang dilacak secara global ditargetkan pada mitigasi dan hanya sebagian kecil saja yang dialokasikan untuk adaptasi.

“Akses yang terjangkau ke pendanaan dan teknologi iklim sangat penting untuk bergerak maju dalam aksi iklim,” kata Raguttahalli.

Sultan Al Jaber, utusan khusus Uni Emirat Arab untuk perubahan iklim dan Menteri Industri dan Teknologi Maju mengatakan pembiayaan iklim adalah salah satu alat paling penting untuk mengelola risiko iklim, tetapi janji USD100 miliar masih belum tercapai.

Al Jaber, yang memimpin pertemuan karena UEA memegang kursi kepresidenan dewan bulan ini, mengatakan banyak negara, termasuk yang terkena dampak kenaikan permukaan laut, menekankan bahwa USD100 miliar tidak cukup.

Dan dia menyatakan harapan bahwa KTT Iklim PBB di Mesir pada bulan November dan pertemuan berikutnya di UEA pada tahun 2023 akan meningkatkan ambisi dan mencapai “solusi nyata” untuk membatasi pemanasan global.