Taliban Tegaskan Perempuan akan Ada di Pemerintahan Afghanistan, Tapi Tak di Jajaran Atas

KABUL, KOMPAS.TV - Taliban menegaskan bahwa perempuan akan diberikan tempat di Pemerintahan Afghanistan yang baru.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Kepala Kantor Politik Taliban, Inayatulhaq Yasini.

Yasini menegaskan perempuan Afghanistan bisa melanjutkan pekerjaan mereka di pemerintahan.

Namun ia menjelaskan kemungkinan besar jajaran atas di kabinet tak akan dipegang oleh perempuan.

Baca Juga: Krisis Pangan Menanti, Stok Makanan PBB di Afghanistan Diperkirakan Habis Bulan Ini

“Perempuan Afghanistan yang memiliki kemampuan dan kapasitas dan bisa bekerja secara profesional, mereka akan berada di pemerintahan,” tutur Yasini di Doha, Qatar kepada BBC, Rabu (1/9/2021).

“Tetapi dalam pemerintahan Afghanistan yang baru, bisa saya pastikan mereka tetap akan bekerja tetapi tidak di posisi jajaran atas pemerintahan,” tambahnya.  

Kembalinya Taliban menguasai Afghanistan sempat menimbulkan ketakutan di kalangan perempuan Afghanistan hak-hak mereka akan kembali ditekan.

Saat Taliban berkuasa di negara itu pada 1996 hingga 2001, banyak diskriminasi terhadap perempuan khususnya untuk pendidikan dan pekerjaan.

Ketika mereka kembali berkuasa setelah menguasai Kabul, Minggu (15/8/2021), Taliban menegaskan mereka akan lebih moderat.

Mereka menegaskan bahwa perempuan tetap boleh bersekolah dan bekerja.

Baca Juga: Jenderal Tertinggi AS Sebut Kemungkinan Koordinasi dengan Taliban untuk Basmi ISIS

Namun, Taliban menegaskan hal itu tetap harus berada pada koridor hukum syariah.

Sebelumnya, Taliban telah membuat peraturan pelarangan pendidikan gabungan, yang tak memperbolehkan perempuan satu kelas dengan pria di sekolah atau universitas.

Selain itu, guru pria tak boleh memberikan pelajaran kepada murid perempuan.

Namun, hal itu sempat menimbulkan pertentangan karena minimnya sumber daya pengajar perempuan.