Minta Pemerintah Indonesia Tidak Buru-Buru Akui Taliban, Pengamat Beberkan Alasannya

“Katakanlah ada yang keluar sebagai pemenang dan pemenang itu bukan yang didukung pemerintah Indonesia, itu akan menyebabkan hubungan diplomatik kedua negara ini terganggu,” ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia juga perlu mengamati langkah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelum mengambil sikap.

Baca Juga: Wapres Afghanistan Amrullah Saleh, Bersumpah Lawan Taliban

“Karena Dewan Keamanan PBB sudah melakukan sidang darurat untuk membahas kondisi yang terjadi di Afghanistan sepeninggal Amerika Serikat,” katanya.

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani mengakui, pemerintah pun tidak buru-buru mengambil sikap.

Jailani mengatakan, pemerintah Indonesia memahami situasi Afghanistan itu dan masih mengikuti perkembangannya.

“Untuk itu, kita juga melakukan komunikasi secara intensif dari berbagai jalur, termasuk komunikasi yang dilakukan Menlu Retno Marsudi dengan Menlu Qatar dan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk urusan Afghanistan,” ujar Jailani.

Menurut Jailani, tokoh-tokoh Afghanistan masih berunding mengenai sosok pemimpin dan masa depan negara itu.

“Saat ini masih terdapat perundingan di antara tokoh-tokoh Afghanistan. Kita semua belum mengetahui hasilnya,” kata Jailani.

Pada akhirnya pemerintah Indonesia, kata Jailani, berharap Afghanistan dapat membentuk pemerintahan inklusif dan meraih perdamaian.

“Perdamaian yang sustainable (berkelanjutan) hanya dapat dicapai dengan mempertimbangkan aspek penyelesaian politik yang realistik dan tetap menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak wanita dan kaum minoritas,” tegasnya.

Baca Juga: Anak-Anak Perempuan di Herat Tetap Bersekolah Setelah Pengambilalihan Afghanistan Oleh Taliban