Kelompok Anti Kudeta Myanmar Kecam Konsensus KTT Darurat ASEAN

BANGKOK, KOMPAS.TV - Para pemangku kepentingan utama dalam gerakan antikudeta Myanmar yang mengkoordinasikan pemogokan secara nasional pada hari Senin, (26/4/2021), mengecam kesepakatan lima poin yang dicapai selama KTT khusus ASEAN baru-baru ini, dengan mengatakan hal itu tidak sejalan dengan keinginan rakyat Myanmar.

Ada juga rencana untuk membentuk mekanisme pemantauan untuk memastikan ASEAN membuat kemajuan yang berarti pada perjanjian yang ditandatangani pada hari Sabtu (24/4/2021) lalu.

Komite Pemogokan Umum Kebangsaan mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Senin, hasil KTT di Jakarta tidak mencerminkan pandangan dan suara rakyat Myanmar dan tidak akan menyelesaikan krisis politik di Myanmar.

"Militer akan menjadi penghalang utama untuk membangun persatuan demokratis federal di masa depan yang dicita-citakan oleh rakyat," katanya, seperti dilansir Straits Times, Senin (26/4/2021).

Pertemuan tatap muka yang jarang dari para pemimpin Asean dikritik karena melibatkan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing, yang melakukan kudeta pada 1 Februari lalu menjerumuskan negara itu ke dalam krisis yang begitu serius sehingga mengancam stabilitas regional.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tuntut Junta Militer Myanmar Setop Pembunuhan dan Bebaskan Tapol

Sementara beberapa negara ASEAN bersusah payah untuk tidak mengakui jenderal senior sebagai perwakilan resmi Myanmar, blok tersebut juga tidak mengundang perwakilan dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang menantang legitimasi junta ke pertemuan puncak itu.

Setelah pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN mengumumkan konsensus tentang penghentian segera kekerasan di Myanmar dan peluncuran dialog antara pihak-pihak utama yang akan difasilitasi oleh utusan khusus ASEAN yang dibantu oleh sekretaris jenderal ASEAN.

Mereka juga sepakat delegasi ASEAN akan mengunjungi Myanmar, dan ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan.

Nikkei Asia melaporkan ketua ASEAN saat ini, Brunei Darussalam, sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda untuk jabatan utusan khusus ASEAN bagi urusan Myanmar.

Tak lama setelah pertemuan itu, Dr Sasa, menteri kerja sama internasional NUG, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan konsensus itu "mendorong" dan "sangat ingin" menunggu keterlibatan mereka dengan sekretaris jenderal ASEAN.