Protes Pengakuan Genosida Armenia oleh AS, Turki Panggil Dubes AS

ISTANBUL, KOMPAS.TV – Kementerian Luar Negeri Turki telah memanggil duta besar Amerika Serikat (AS) di Ankara untuk memprotes pengakuan AS atas deportasi dan pembunuhan rakyat Armenia selama masa kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah atau Turki sebagai “genosida”.

Pada Sabtu malam (24/4/2021), Wakil Menteri Luar Negeri Turki Sedat Onal bertemu dengan duta besar AS untuk Turki David Satterfield untuk menyatakan kecaman keras Ankara.

“Pernyataan AS tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam kaitannya dengan hukum internasional dan telah melukai rakyat Turki, membuka luka yang sulit diperbaiki dalam hubungan kami,” demikian bunyi pernyataan kementerian luar negeri Turki seperti dilansir dari Associated Press, Minggu (25/4/2021).

Baca Juga: Tolak Genosida Armenia, Turki Minta Amerika Serikat “Ngaca” pada Sejarahnya Sendiri

Pada Sabtu (24/4/2021), Presiden AS Joe Biden mengakui bahwa peristiwa yang terjadi pada tahun 1915 dan menewaskan sekitar 1,5 juta rakyat Armenia di bawah kekuasaan Kesultanan Turki sebagai genosida.

“Kami melihat luka itu. Kami menegaskan sejarah. Kami melakukan ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memastikan bahwa apa yang telah terjadi tidak akan pernah terulang lagi,” demikian bunyi pernyataan kepresidenan AS.

Pernyataan Gedung Putih itu segera memicu kecaman dari para pejabat Turki, meskipun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sendiri belum membalas berkomentar.

Baca Juga: Joe Biden Resmi Nyatakan Akui Genosida Armenia oleh Kesultanan Ottoman, Turki Menolak Keras

Turki menolak penggunaan kata “genosida”, dan mengatakan bahwa rakyat Turki dan Armenia sama-sama tewas terbunuh dalam Perang Dunia ke-1.

Turki juga meminta komisi sejarah gabungan untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Selama bertahun-tahun, sejumlah presiden AS menghindari penyebutan kata “genosida” untuk menggambarkan apa yang oleh rakyat Armenia disebut sebagai “Meds Yeghers”, atau “Kejahatan Besar”.

Pengakuan genosida oleh Gedung Putih itu dilontarkan di tengah ketegangan hubungan antara Turki – AS akibat sejumlah permasalahan.

AS telah memberikan sanksi bagi para pejabat pertahanan Turki dan mengeluarkan Turki dari program jet tempur setelah Turki kedapatan membeli sistem pertahanan S400 buatan Rusia.

Sementara, Ankara merasa frustasi atas dukungan Washington terhadap para pejuang Kurdi di Suriah terkait pemberontakan yang telah diperangi Turki selama berpuluh-puluh tahun lamanya.

Turki juga meminta ekstradisi Fethullah Gullen, seorang ulama Turki yang dituding telah menggerakkan kudeta berdarah melawan pemerintahan Erdogan pada tahun 2016. Gulen yang tinggal di AS, membantah dirinya terlibat dalam kudeta tersebut.

Baca Juga: Biden Hubungi Erdogan Sebelum Resmi Akui Genosida Armenia oleh Kesultanan Ottoman

Erdogan dan Biden telah mengadakan pembicaraan melalui telepon pada Jumat (23/4/2021) untuk pertama kali sejak pemilihan presiden AS.

Ibrahim Kalin, juru bicara Presiden Erdogan, mengunggah cuitan pada Minggu (25/4/2021),

“Presiden Erdogan telah membuka arsip nasional Turki dan meminta komite sejarah gabungan untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1915, yang tak pernah ditanggapi oleh Armenia. Sayangnya @POTUS (Presiden AS) mengabaikan, antara lain, fakta sederhana ini dan mengambil posisi yang tak bertanggung jawab dan tak berprinsip.”