Dewan Keamanan PBB Desak Pasukan Asing dan Tentara Bayaran Untuk Hengkang dari Libya

Ada ribuan tentara bayaran di Libya juga dari Suriah, Sudan dan Chad, menurut kalangan diplomat Dewan Keamanan PBB.

Baca Juga: Selain Perang, Pandemi Membuat Anak-Anak Libya Semakin Jauh Dari Pendidikan

Pernyataan presiden DK PBB juga menyerukan "kepatuhan penuh terhadap embargo senjata," yang menurut para ahli telah berulang kali dilanggar.

Tim Awal PBB berada di Libya saat ini, mempersiapkan pemantau internasional di bawah payung PBB untuk mengamati gencatan senjata. Tim tersebut diperkirakan akan kembali minggu depan.

Dewan Keamanan menggarisbawahi "pentingnya Mekanisme Pemantauan Gencatan Senjata (yang dipimpin pemerintah sementara) Libya yang kredibel dan efektif di bawah naungan PBB."

Anggota Dewan PBB mengatakan mereka berharap untuk menerima proposal dari Sekjen PBB Antonio Guterres setelah tim awal PBB kembali usai melaksanakan tugas mereka.

Baca Juga: Libya Bakal Jadi Sarana Perang Mesir-Turki, Ini Kata El-Sisi

Pernyataan DK PBB tersebut meminta pemerintah sementara untuk membuat persiapan pemilihan presiden dan parlemen bulan Desember "termasuk pengaturan untuk memastikan partisipasi penuh, setara dan bermakna dari wanita."

DK PBB juga meminta pemerintah sementara Libya memprioritaskan implementasi perjanjian gencatan senjata bulan Oktober lalu, meningkatkan pemberian layanan kepada rakyat Libya, meluncurkan proses rekonsiliasi nasional yang komprehensif, dan mematuhi hukum humaniter internasional termasuk perlindungan warga sipil.

Ke depan, DK PBB mengatakan perlunya rencana "untuk pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi kelompok bersenjata, reformasi sektor keamanan dan untuk membangun arsitektur keamanan yang inklusif yang dipimpin oleh sipil untuk Libya secara keseluruhan."

Pernyataan presiden Dewan Keamanan PBB adalah satu langkah di bawah resolusi Dewan Keamanan dan menjadi bagian dari catatan resmi DK PBB.