Protes Diskriminasi Muslim Uighur, AS Blokir Impor Kapas dari China

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintah AS umumkan akan menghentikan impor kapas dan tomat dari wilayah Uighur di China, Rabu (13/1/2021). Tindakan ini merupakan yang paling luas yang pernah dilakukan AS, untuk menekan Partai Komunis China karena melakukan diskriminasi terhadap etnis minoritas Uighur.

Para pejabat mengatakan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan akan menggunakan kewenangannya untuk memblokir produk yang diduga diproduksi dengan kerja paksa di Uighur. Bea Cukai AS akan mencegah masuknya kapas, tomat, dan produk terkait yang berasal dari wilayah Xinjiang di barat laut China.

Xinjiang adalah pemasok kapas global utama, sehingga pemblokiran ini dapat berdampak signifikan pada perdagangan internasional.

Baca Juga: Muslim Uighur Dipaksa Makan Babi Setiap Hari Jumat saat Berada di Kamp Pendidikan Ulang Xinjiang

Sebelumnya pemerintahan Trump juga telah memblokir impor dari perusahaan yang terkait dengan kerja paksa di wilayah tersebut. AS juga telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Partai Komunis dalam peran pentingnya dalam diskriminasi terhadap etnis Uighur.

Seperti dikutip dari the Associated Press, perintah tersebut akan memberikan tekanan ekonomi tidak hanya pada China, tetapi juga pada pengecer global utama, yang tanpa disadari telah mengimpor barang-barang yang diproduksi oleh orang-orang yang berada dalam kondisi mirip dengan perbudakan zaman modern.

"Merek pakaian global apa pun yang belum keluar dari Xinjiang, atau berencana untuk keluar dengan sangat cepat, sedang menghadapi bencana hukum dan reputasi," kata Scott Nova, direktur eksekutif Konsorsium Hak Pekerja, yang mencakup kelompok hak asasi manusia dan buruh.

Baca Juga: Jepang Buka Suara Terkait Kondisi Umat Muslim Uighur di Xinjiang, Ini Katanya

"Hari-hari ketika merek pakaian besar mana pun bisa mendapatkan keuntungan dengan aman dari kapas Xinjiang sudah berakhir,” tambahnya.

Konsorsium tersebut memperkirakan larangan AS akan memengaruhi sekitar 20% pasokan kapas global. Sektor swasta mengkritik kebijakan ini, karena dapat turut menghukum produsen yang sah yang mengalami kesulitan untuk memastikan asal bahan mentah tersebut.