Besok, Myanmar Tetap Gelar Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19

Kegagalan Suu Kyi membuat suku-suku minoritas memiliki otonomi politik yang lebih besar membuat mereka makin berjarak dengan NLD, bahkan dalam pemilu kali ini, partai-partai tersebut akan bersaing terbuka dengan NLD.

Partai-partai berlatar suku minoritas yang berjumlah sekitar 60 partai telah sangat lama memperjuangkan otonomi politik yang lebih besar. 

Baca Juga: Leher Panjang, Rahasia Cantik Wanita Suku Kayan di Myanmar

Sementara, partai oposisi utama USDP dibentuk sebagai perpanjangan kelompok militer dan saat ini adalah pesaing terkuat NLD.

USDP sangat terorganisir dan memiliki pendanaan kuat. Saat ini masih buram apakah pemilih di Myanmar masih melihat USDP sebagai perpanjangan tangan militer di parlemen atau tidak. 

Secara umum, pemilu kali ini dipandang sebagai semacam referendum atas 5 tahun Aung San Suu Kyi duduk di tampuk kekuasaan, seperti pemilu 2015 yang dipandang sebagai referendum rakyat atas kekuasaan militer.

Myanmar di bawah pemerintahan Suu Kyi mengalami pertumbuhan ekonomi, namun dipandang hanya bisa dinikmati segelintir lapisan masyarakat. Hal tersebut dilihat melanggar harapan rakyat di salah satu negara paling miskin di kawasan.

Tidak hanya kelompok suku minoritas yang kecewa dengan kegagalan Suu Kyi memberi mereka otonomi yang lebih luas, namun di wilayah Rakhine, Tentara Arakan, kelompok bersenjata yang terlatih dan mengklaim diri sebagai perwakilan suku Rakhine yang beragama Budha, muncul sebagai ancaman militer terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Keputusan KPU Myanmar membatalkan pemungutan suara di beberapa wilayah menghasilkan badai kritikan pedas, terutama di wilayah yang partai politiknya kritis terhadap pemerintah namun diyakini akan memenangkan kursi parlemen.

Langkah tersebut diperkirakan membuat lebih dari 1 juta orang tercabut hak pilihnya. Para pengkritik menuduh KPU Myanmar berkonspirasi untuk memberi keuntungan bagi NLD.
 
Topik yang paling mendapat perhatian dunia, yaitu penindasan terhadap minoritas Muslim Rohingya di Myanmar tidak terlalu menjadi isu politik, kecuali bagi segelintir politisi anti-Muslim.

Kampanye militer yang dipandang brutal untuk memadamkan pemberontakan di kawasan Rohingya tahun 2017 telah membuat sekitar 740.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Selama ini kelompok Rohingya mengalami diskriminasi sistematis yang membuat mereka tidak mendapat status kewarganegaraan serta hak untuk ikut pemilu. (Edwin Shri Bimo)

Baca Juga: Penghitungan Suara Pilpres AS Mendekati Akhir, Joe Biden di Ambang Kemenangan