Kompas TV ekonomi ekonomi dan bisnis

Dedi Mulyadi Sebut Investasi BYD di Subang Terkendala Calo Tanah, Bukan Premanisme

Kompas.tv - 24 April 2025, 21:20 WIB
dedi-mulyadi-sebut-investasi-byd-di-subang-terkendala-calo-tanah-bukan-premanisme
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, masalah yang terjadi terkait pembangunan pabrik mobil listrik asa China, BYD, di Subang, bukan karena premanisme. Tapi calo tanah. (Sumber: Antara)
Penulis : Dina Karina | Editor : Iman Firdaus

BANDUNG, KOMPAS.TV- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, masalah yang terjadi terkait pembangunan pabrik mobil listrik asa China, BYD, di Subang, bukan karena premanisme. Tapi calo tanah. 

Dedi mengungkap sejumlah pihak yang menguasai tanah di sana, lalu menawarkannya dengan harga tinggi. 

"Sebenarnya problem di Subang itu bukan premanisme tapi percaloan tanah. Ada beberapa pihak yang menguasai tanah, ya mungkin sudah di-DP (down payment) dulu sama orang, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi," kata Dedi di Bandung, seperti dikutip dari Antara, Kamis (24/4). 

Baca Juga: Masuk Musim Kemarau, BMKG Prediksi Wilayah Ini Masih Hujan Lebat-Angin Kencang Akhir April 2025

"Ada katanya yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta," tambahnya. 

Ia mengatakan, di kawasan itu kini sudah tidak ada lagi aksi premanisme, karena sudah ditindak pemerintah daerah. 

Dedi mengklaim, masalah pembangunan pabrik BYD tidak ada kaitannya ormas tertentu. 

"Enggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman. Dicek deh, enggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin Aqua aja udah hampir enggak ada sekarang. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan," tuturnya. 

Baca Juga: LG Hengkang, Menperin Ungkap Sudah Ada Puluhan Produsen Kendaraan dan Baterai Listrik di RI

Menurut Mantan Bupati Purwakarta itu, progres pembangunan pabrik BYD berjalan dengan baik. Termasuk izin akses tol yang telah dikeluarkan oleh kementerian.

"Ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala," ucapnya. 

Kami memberikan ruang untuk Anda menulis

Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.

Daftar di sini



Sumber : Antara

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE



KOMPASTV SHORTS


Lihat Semua

BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x