GovTech Dirilis Agustus: Tiap KK harus Punya Rekening Buat Bansos, Hemat Anggaran Rp100 T

Baca Juga: RUU TNI Disahkan Jadi Undang-Undang Hari Ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, salah satu perhatian utama pemerintah adalah sektor tekstil dan produk tekstil yang saat ini menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan mencatatkan ekspor lebih dari 2 miliar dolar AS. 

“Tadi arahan Pak Presiden untuk terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan illegal import, terkait supply chain itu untuk dipermudah dan disederhanakan," kata Airlangga.

"Jadi arahan pertama tentu pemerintah harus melihat dari keseluruhan supply chain, dan juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang sudah dilakukan," tambahnya. 

Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo juga ingin Indonesia melalukan kebijakan anti dumping terhadap barang yang kena dumping di negara asalnya. 

Baca Juga: Kapendam II Sriwijaya: Info Judi Sabung Ayam Sampai di Polsek, Tidak Mungkin Tidak Ada Profit

Kebijakan dumping adalah praktik menjual barang lebih murah di negara lain, dibanding di negara asal. 

Airlangga menyebut pemerintah juga akan menjaga pasar ekspor produk tekstil Indonesia. Dimana Uni Eropa menjadi pangsa pasar terbesar yang mencakup 30 persen permintaan global. 

Disusul Amerika Serikat (AS) yang mencakup 15 persen pasar tekstil global dan sisanya baru negara-negara lain. 

Sehingga, pemerintah terus berupaya mempercepat penyelesaian Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). 

Baca Juga: SPBU yang Curangi Takaran BBM di Sentul Disegel, Pengelolaan Dialihkan ke Pertamina Retail

Sedangkan dalam rangka menjaga daya saing industri, Pemerintah juga menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi. 

Pemerintah menyediakan kredit investasi sebesar Rp20 triliun dengan subsidi bunga 5 persen untuk 8 tahun, untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furnitur.