Deflasi Terjadi Sebelum Ramadan 2025: Daya Beli Melemah, Konsumsi Belum Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.TV — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi sebesar 0,48 persen (month to month) dan 0,09 persen (year on year) pada Februari 2025.

Angka ini mengejutkan karena terjadi menjelang Ramadan, periode yang biasanya ditandai dengan peningkatan konsumsi dan inflasi. 

Deflasi ini menjadi yang pertama dalam 25 tahun terakhir sejak tahun 2000. Ramadan umumnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di awal tahun. 

Meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang bulan puasa biasanya menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, terutama bahan pokok. Namun, tren tersebut tidak terlihat pada Februari 2025.

Baca Juga: Badan Pusat Statistik Catat Deflasi Berakhir, Tapi Tren Inflasi Makin Rendah

Berdasarkan data BPS, beberapa komoditas yang menyumbang deflasi antara lain tarif listrik, beras, daging ayam ras, bawang merah, tomat, dan cabai merah.

Salah satu faktor utama penyebab deflasi adalah kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang diberikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto selama Januari-Februari 2025. 

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di awal tahun, tetapi justru menekan inflasi selama dua bulan berturut-turut.

Selain itu, ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal, menilai lemahnya daya beli masyarakat turut berkontribusi terhadap deflasi. 

Menurutnya, ada permasalahan pada sisi permintaan (demand) yang sudah terlihat sejak Desember 2024.

“Mayoritas ekonom miss, kenapa? Karena menganggap tren seasonal di bulan Januari dan Februari harusnya mampu mengangkat demand lebih tinggi," ujar Fithra dalam program Kompas Bisnis di KompasTV, Kamis (13/3/2025). 

"Tapi itu tidak terjadi dan akhirnya kita mengalami deflasi bulan Februari yang merupakan pertama di 25 tahun terakhir," imbuhnya.

Ia menambahkan, meskipun pemerintah telah melakukan intervensi harga dari sisi suplai, permintaan masyarakat tetap tidak meningkat secara signifikan.

"Deflasi pada akhirnya real. Demand kita mengalami pelambatan yang cukup serius," ucap Fithra.

Upaya Pemerintah Menopang Daya Beli