Dua Bulan Pertama Tahun 2025, APBN Defisit Rp31,2 T

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Keuangan mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2025, defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit terjadi karena pendapatan negara sebesar Rp316,9 triliun. Jumlah itu sebesar 10,5 persen dari target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun.

Sedangkan belanja negara hingga 28 Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun. Angka itu sebesar 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.

Namun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, defisit APBN itu masih dalam target pemerintah.

Baca Juga: Belum Dirilis, Transparansi APBN Januari 2025 Dipertanyakan

“Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN, yaitu 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3).

Ia menjelaskan, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target. Rinciannya Rp187,8 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.

Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun atau 14,9 persen dari target.

Dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target.

Baca Juga: Sri Mulyani Tersenyum saat Ditanya soal Isu Mundur dari Jabatan Menteri Keuangan

Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L Rp127,9 triliun.

Lalu belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 persen dari target.

“Dengan menghitung selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang, keseimbangan primer tercatat surplus Rp48,1 triliun,” ujarnya seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV. 

Ia menambahkan, keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang. Dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Rp17,7 T untuk THR ASN Pusat, Pejabat Negara, dan TNI-Polri

Bendahara Negara itu menyampaikan, pembiayaan anggaran terealisasi sebesar Rp220,1 triliun. Realisasi itu setara 35,7 persen dari target APBN 2025.

Adanya penarikan utang yang cukup besar di awal tahun itu karena kebutuhan pemerintah.

 “Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar,” ucapnya.