Belanja Pemerintah Pusat Februari 2025 Turun, Kemenkeu Sebut Bukan karena Efisiensi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintah, belanja pemerintah pusat tercatat menurun pada Januari-Februari 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Februari 2025 sebesar Rp211,5 triliun. 

Jumlah itu lebih rendah daripada realisasi Februari 2024, yang sebesar Rp239,6 triliun. 

Meski ada penurunan, belanja pemerintah disebutnya masih pada jalurnya atau on the track. Ia menilai turunnya nilai belanja bukan karena refocusing anggaran.

Menurutnya, hal itu terjadi karena pada Januari-Februari 2024 ada pemilihan umum (pemilu). Selain itu, ada bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat karena dampak El Nino. 

Baca Juga: Dua Bulan Pertama Tahun 2025, APBN Defisit Rp31,2 T

“Menjelang pemilu banyak sekali pengeluaran, sementara tahun ini tidak ada,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).

Sementara Direktur Kebijakan Publik Celios Media Askar mengatakan belanja pemerintah merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi.

Sehingga, melambatnya belanja pemerintah bisa mengurangi perputaran uang di masyarakat, memperlambat konsumsi dan memangkas pertumbuhan ekonomi.

Anjloknya belanja pemerintah juga berpotensi menyebabkan terhentinya proyek infrastruktur di daerah, yang juga menyebabkan gelombang PHK dan pengangguran di sektor konstruksi dan industri pendukungnya.

“Kondisi yang terjadi di Indonesia bertolak belakang dengan yang terjadi di Argentina. Presiden Argentina, Javier Milei juga melakukan pemangkasan anggaran secara signifikan," terang Media dalam siaran persnya, Kamis. 

Baca Juga: Penerimaan Pajak Pemerintah Dua Bulan Pertama 2025 Anjlok 30 Persen Dibanding 2024

"Namun demikian, penerimaan pajaknya sukses dinaikkan hingga 11 persen pada bulan Februari 2025 dan mengalami surplus fiskal," tambahnya.

Vietnam, lanjutnya, melakukan hal yang sama. Efisiensi bertujuan memangkas birokrasi sehingga menarik bagi investasi. 

"Sementara di Indonesia, justru berujung pada dua masalah sekaligus; anggaran dipangkas dan membebani masyarakat bawah dan penerimaan negara anjlok drastis," ucapnya.