Demi Mudik Lancar, Menhub Dorong Swasta Berlakukan WFA dan Percepat Pembayaran THR

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan kepada pengusaha dan pimpinan perusahaan swasta untuk dapat menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi pekerja mereka pada periode Lebaran 2025, dengan memperhatikan operasional, produktivitas, serta pelayanan pelanggan.

Menhub mengatakan, WFA bisa mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama di daerah-daerah yang menjadi titik fokus arus mudik.

Ia menilai, WFA memberikan kesempatan bagi pekerja untuk merayakan Lebaran dengan keluarga tanpa perlu khawatir tentang kehadiran fisik di tempat kerja.

Selain itu, untuk mendukung WFA pada sektor swasta ini, Menhub Dudy mengharapkan pengusaha dapat mempercepat pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Baca Juga: KTP Rusak atau Hilang karena Banjir, Pemprov Jakarta Janjikan Bisa Diurus dalam Sehari

“Kami berharap agar pembayaran THR dapat dilakukan lebih awal, yakni paling lambat H-10 sebelum Hari Raya Idul Fitri guna memberikan waktu yang cukup bagi para pekerja untuk mempersiapkan perjalanan mudik dan memenuhi kebutuhan mereka sebelum merayakan Lebaran,” kata Dudy dalam keterangan resminya, Kamis (6/3).

Ia menjelaskan, pembayaran THR yang lebih cepat ini akan membantu pekerja dalam mengatur anggaran untuk perjalanan mudik dan mengurangi potensi kepadatan lalu lintas, sehingga dapat memperlancar arus mudik secara keseluruhan.

Dudy yakin kebijakan ini akan memberikan manfaat ganda, baik bagi pekerja yang akan merayakan Lebaran dengan lebih tenang, maupun kelancaran mobilitas masyarakat selama musim mudik.

Baca Juga: Pengangkatan Diundur, CPNS Diminta Manfaatkan Waktu Luang untuk Pembekalan

“Semoga dengan langkah ini, kita dapat menciptakan situasi Lebaran yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” ujarnya. 

Menhub juga mengapresiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini serta Menteri BUMN Erick Thohir, yang telah menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian pelayanan publik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai BUMN selama periode Lebaran 2025.