Kasus Korupsi Pertamina: Transparansi Diutamakan dan Peran Pemerintah Harus Aktif

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 kian menjadi sorotan publik.

Dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun, kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar dalam sektor energi nasional.

Metta Dharmasaputra, CEO dan Co-founder Katadata mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi yang terjadi. 

Menurutnya, informasi simpang siur di media sosial berpotensi memperburuk situasi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Baca Juga: Usut Dugaan Korupsi di Pertamina, Kejaksaan Agung Dapat Dukungan Presiden

"Kasus ini kusut. Campur baur enggak karu-karuan. Semua menjadi hakim di media sosial. Ini yang saya kira bahaya sekali. Ekonomi kan lagi susah. Saya khawatir ledakan kemarahan dipicu oleh rumor," ujar Metta, dalam program Industrial Summit KompasTV, Rabu (26/2/2025).

Ia juga mengingatkan agar eskalasi kemarahan publik tidak berujung pada tindakan anarkistis.

"Jangan sampai, amit-amit, sampai ada pembakaran SPBU. Dan perlu diketahui, itu bukan milik Pertamina semua," imbuhnya.

Transparansi dan Peran Pemerintah

Dalam upaya mengurai kasus ini, Metta mendorong pihak-pihak terkait, seperti Kejaksaan Agung, Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), serta Pertamina, untuk mengungkapkan data secara transparan kepada publik. 

"Saya mendorong Kejaksaan, Lemigas, Pertamina, semua membawa data seterang-terangnya ke publik," katanya.

Terkait dugaan keterlibatan mafia migas, ia menilai, fenomena ini bukanlah hal baru. 

"Soal mafia migas, saya kira itu memang rumit sekali dan banyak sekali. Saya menyarankan juga, sistem whistle blower di dalam harus diefektifkan dan dilindungi," ujarnya.