Kompas TV ekonomi keuangan

Pemerintah Targetkan 75 Triliun dari Kenaikan PPN, Fuad Bawazier: Bisa Cari Alternatif Lain

Kompas.tv - 5 Desember 2024, 13:32 WIB
pemerintah-targetkan-75-triliun-dari-kenaikan-ppn-fuad-bawazier-bisa-cari-alternatif-lain

Menanggapi rencana pemerintah untuk menaikkan PPN, Menteri Keuangan Era 1998 Fuad Bawazier berpendapat bahwa peningkatan pendapatan memang bisa diperoleh dari menaikkan PPN. Namun, ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi itu. (Sumber: Shutterstock via Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia mencanangkan adanya kenaikan PPN sebesar 12%.

Kenaikan PPN ini diperkirakan dapat menambah pendapatan negara sekitar Rp75 triliun. 

Baca Juga: YLKI Tolak Kenaikan PPN 12 Persen: Kondisi Masyarakat Belum Seperti Presiden Prabowo, Orang Kaya

Penelitian yang dilakukan oleh Bright Institute, dilansir dari BBC, menemukan bahwa realisasi penerimaan negara sampai Oktober 2024 tidak mencapai target sehingga di tahun selanjutnya harus diusahakan peningkatan. 

Pada tahun 2024, penerimaan PPh (pajak penghasilan) hanya mencapai 93% dari target APBN, sedangkan untuk PPN (pajak pertambahan nilai) dan PpnBM (pajak penjualan barang mewah) diperkirakan hanya mencapai 94% dari target. 

Penerimaan pajak ini lebih rendah dari target pemerintah sehingga di tahun depan, pemerintah mesti menaikkan pendapatan pajak setidaknya 11,48% untuk mencapai target APBN 2025.

Baca Juga: Cak Imin Ungkap Bansos bagi Rakyat Membutuhkan Imbas PPN 12% Belum Dibahas | SERIAL PPN 12%

Menanggapi rencana pemerintah, Menteri Keuangan Era 1998 Fuad Bawazier dalam program Kompas Bisnis di KompasTV, Kamis (5/12/2024), berpendapat bahwa Rp75 triliun memang bisa diperoleh dari menaikkan PPN. Namun, ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi itu. 

"Mungkin juga dengan menghilangkan fasilitas yang lain," kata Fuad.

Fasilitas lain itu salah satunya adalah tax amnesty atau pengampunan pajak.

Menurut Fuad, tax amnesty yang menjadi salah satu prioritas pemerintah di tahun 2025 bukan hal yang lazim. 

"Memang tidak begitu lazim. Di mana-mana, di dunia itu juga kurang lazim ada tax amnesty," ujar Fuad.

"Dan tax amnesty itu pasti bukan orang kecil yang menikmati, orang kecil itu tidak ada kepentingannya dengan tax amnesty, mesti orang-orang yang gede-gede, yang punya duit, punya macam-macam," tambahnya. 

Meskipun begitu, apabila tax amnesty memang akan direalisasikan, itu harus secara hati-hati dan dikaji terlebih dahulu.

Baca Juga: Dampak Kenaikan PPN 12%, Gen Z Bakal Ubah Gaya Hidup Jadi Lebih Hemat

Selain itu, ia menambahkan bahwa untuk menaikkan pendapatan negara, sebaiknya bukan hanya difokuskan pada pemasukan saja, tetapi juga penghematan dari apa yang ada sekarang.

"Terus terang saja, itu (pengeluaran) bocornya masih banyak, kalau itu dihemat, itu kemudian dikembangin ke yang lain itu masih bisa," ujar Fuad. 


 




Sumber : Kompas TV, BBC




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x