Bulog Siap Jalankan Penugasan Pemerintah untuk Investasi Lahan Pertanian di Kamboja

“Beberapa negara memang sudah mulai menaruh minat untuk investasi pangan di Kamboja. Contohnya Qatar yang sempat mengalami masalah ketahanan pangan, menunjukkan minat untuk investasi agro di Kamboja," ucap Pakar Pangan Indonesia Tito Pranolo, dikutip dari laman resmi Bulog, Sabtu (15/6/2024). 

"Lahan yang murah serta daerah pertanian yang subur, membuat Kamboja memiliki potensi besar pada industri pertanian."

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika berpendapat rencana akuisisi sumber beras di Kamboja oleh Perum Bulog merupakan terobosan sangat bagus.

Sebab, investasi lahan di Indonesia kini semakin mahal. Melalui akuisisi perusahaan beras di Kamboja, ia mengatakan, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras.

Baca Juga: Mendag Kasih Kode Harga MinyaKita Naik Jadi Rp15.500 Usai Iduladha

"Kalau perlu Bulog itu mengakuisisi lahan-lahan di Vietnam, Thailand, atau Australia," ujar Yeka di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat (14/6).

Yeka mengatakan, nantinya pasokan beras untuk Indonesia bisa berasal dari beras yang ditanam petani di Vietnam, Thailand, atau Kamboja, di mana lahan di negara-negara tersebut masih murah, sehingga biaya produksinya pun jauh lebih murah.

"Ini penting sekali sehingga modalnya dari kita, diambil untuk kita sendiri, sehingga jauh lebih murah. Harapannya jangan sampai kalau sudah seperti itu beras impor masih mahal, itu terlalu namanya," ujar Yeka.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Perum Bulog akan melakukan akuisisi sumber beras dari Kamboja.

Baca Juga: MUI soal Wacana Bansos untuk Penjudi: Tak Ada Istilah Korban dalam Judi

"Bulog juga akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja. Presiden (Joko Widodo) tadi sudah memerintahkan saya untuk kita tindak lanjuti," kata Luhut di sela menghadiri HUT Ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Senin (10/6).

Luhut menyampaikan bahwa akuisisi tersebut dilakukan atas perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.