Ormas Boleh Kelola Tambang, Anggota DPR Pertanyakan Kapan Giliran Masyarakat Adat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mempertanyakan alasan memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Diketahui, pemerintah memberikan izin kelola tambang karena perjuangan ormas keagamaan selama ini untuk negeri. Hal itu dikatakan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Namun, menurut Deddy, bagaimana dengan pihak lain yang juga berjuang untuk negeri, namun tidak memiliki hak yang sama.

"Anak cucu para pahlawan kita di mana hak mereka terhadap sumber daya alam itu? Juga masyarakat di pinggiran tambang itu, Pak? Kapan akan dihargai hak mereka juga untuk menikmati kekayaan alam itu, Pak?" kata Deddy dalam Raker Komisi VI dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Selain itu, Deddy juga mempertanyakan soal keadilan bagi masyarakat adat dan penduduk asli di sekitar lokasi pertambangan.

Ia menyebut, masyarakat Kalimantan yang setiap hari bekerja pada sektor tambang, hanya bisa 'gigit jari' melihat banyaknya sumber daya alam tempat tinggalnya diambil.

Baca Juga: Bahlil Sebut Investor Bersyukur Menteri Basuki Jadi Plt Kepala OIKN: Bisa Lebih Cepat

"Masyarakat adat, penduduk asli, di mana hak mereka, Pak? Mereka yang berdiam dari ribuan tahun dari republik itu di Dapil saya Kalimantan Utara sana, ratusan kapal tiap hari ada di laut memindahkan batubara untuk diekspor keluar, mereka cuma gigi jari," ujarnya dikutip dari laman resmi DPR.

 "Jangankan tambang, tanah mereka pun diambilin untuk yang namanya plasma dan ini yang sampai sekarang konflik semua, Pak."

Politikus PDI-Perjuangan atau PDIP itu pun berharap, pemerintah bisa bersikap adil terhadap seluruh rakyatnya.