BPH Migas Pantau Penggunaan Surat Rekomendasi saat Beli Solar dan Pertalite, Ini Kriteria Konsumen

CILACAP, KOMPAS.TV- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta badan usaha penugasan ikut memantau pelaksanaan penerapan surat rekomendasi di lembaga penyalurnya.

Hal itu bertujuan agar penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara semakin tepat sasaran.

Anggota Komite BPH Migas. Eman Salman Arief mengatakan, surat rekomendasi pembelian BBM diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang sudah ditentukan, seperti usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, dan pelayanan umum.

Namun saat melakukan peninjauan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Purwokerto dan Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (8/6/2024), ia menemukan implementasi pembelian BBM subsidi menggunakan surat rekomendasi yang belum sesuai.

"Kami sempat berdiskusi dan menanyakan implementasi terkait penyaluran BBM menggunakan surat rekomendasi sekaligus juga untuk mendapatkan feed back," kata Eman seperti dikutip dari Antara, Senin (10/6/2024). 

Baca Juga: Update Harga BBM Pertamina Juni 2024, Pertalite, Pertamax, dan Biosolar

"BPH Migas memberikan masukan kepada badan usaha untuk dapat mengimplementasikan dan melakukan pengawasan kegiatan dengan baik, agar BBM subsidi dan kompensasi ini dapat tersalurkan dengan tepat volume dan tepat sasaran," tambahnya. 

Sebagai informasi, surat rekomendasi merupakan salah satu mekanisme pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite agar tepat sasaran dan tepat volume. 

Surat rekomendasi berlaku tiga bulan, yang penerbitannya dapat dilakukan secara elektronik atau manual, serta tidak boleh diperjualbelikan.

Ketentuan soal surat rekomendasi ini ada dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT dan JBKP.

Baca Juga: Pertamina Tegaskan Keponakan Jokowi Jadi Manajer di Perusahaan Lewat Jalur Profesional

Saat BPH Migas bertemu dengan perwakilan konsumen, Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki Cilacap, Sukarno Fakhruddin menyambut baik adanya surat rekomendasi tersebut.

Ia mengungkapkan, dengan menggunakan surat rekomendasi untuk traktor sebagai alat penunjang dapat meningkatkan hasil produksi panennya.

"Adanya surat rekomendasi ini sangat bermanfaat karena mempermudah kami mendapatkan BBM subsidi sebagai bahan bakar alat mengolah sawah. Saya juga sudah bikin QR code, jadi dalam pengambilan minyak solar pun sangat dipermudah," ujarnya.

BPH Migas menjelaskan, pengurusan surat rekomendasi ini tidak dipungut biaya. 

Baca Juga: Alasan Warga NU Alumni UGM Tolak Izin Kelola Tambang yang Diberikan Pemerintah

Selain itu, pengurusan surat maupun pengambilan JBT atau JBKP bagi kelompok tani atau nelayan dapat diwakilkan kepada salah satu konsumen pengguna, yakni yang tercantum dalam surat rekomendasi dengan memberikan surat kuasa yang sah.

Untuk pemerintah daerah atau masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai surat rekomendasi dapat menghubungi helpdesk di nomor 0812-3000-0136.