Masa Tugas Sisa 9 Bulan, Jokowi Minta Para Menteri Jangan Boros Belanja Infrastruktur Digital

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk melakukan penyederhanaan layanan berbasis digital serta mencegah terjadinya pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

Jokowi juga meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk terus melakukan reformasi digital di pemerintahan, dalam sisa tugas 9 bulan lagi. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

“Saya perlu mengingatkan kita masih memiliki waktu 9 bulan, mari kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi, karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah harus benar-benar kita lakukan,” kata Jokowi dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden.

Baca Juga: Jokowi Kumpulkan Menteri, Minta Waspada soal Dinamika Geopolitik, Pemilu, hingga Pangan

“Ribuan platform yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru yang dimunculkan, yang berorientasi hanya ke proyek saja, tetapi hanya menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna, utamanya dalam layanan digital pemerintah,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menginstruksikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Saya minta kepada Menpan RB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional, dan di saat yang sama juga sekali lagi, perkuat keamanan digital kita,” tuturnya.

Baca Juga: Dibahas dalam Debat Capres, Jokowi Sebut Utang RI Masih Sesuai UU dan Lebih Rendah dari Tetangga

Selain itu, Presiden juga meminta jajaran terkait untuk mendukung percepatan transformasi dan layanan pemerintahan berbasis digital.

“Saya minta Menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang menjadi govtech nasional kita; Mendagri, Menkominfo juga mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID paling lambat bulan 6 harus sudah selesai; dan juga Menkominfo untuk segera transformasi kebijakan government cloud untuk mempercepat peningkatan pelayanan digital kita; dan semuanya nanti dikoordinir oleh Menko Marinves,” tandasnya.