Ungkap Sederet Kompensasi untuk Warga Rempang, Bahlil: Pemerintah juga Punya Hati

Baca Juga: Kerusuhan Pulau Rempang, BP Batam Jamin Aliran Listrik 24 Jam ke Hunian Warga Terdampak Proyek

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, warga juga akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang. 

“ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin menyerahkan sertifikat, sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik," terang Hadi. 

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut,” lanjutnya. 

Seperti diketahui, warga Pulau Rempang menolak pembangunan Rempang Eco City yang menggusur tempat tinggal mereka. Warga sudah mengadakan sejumlah aksi protes yang berbuntut kericuhan dengan polisi. 

Baca Juga: Ganjar Pranowo Singgung Konflik Rempang di Kuliah UI, Jelaskan soal Konflik Agraria Tanah Adat

Bahlil sendiri sudah mengunjungi Rempang dan berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat sekitar pada Minggu (17/9). Ia mengaku mendapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari solusi terbaik. 

"Atas instruksi langsung dari Bapak Presiden @jokowi, saya ke Pulau Rempang untuk mendengarkan aspirasi warga. Semalam saya menemui Bapak Gerisman Ahmad selaku tokoh masyarakat Pulau Rempang di Pantai Melayu," tulis Bahlil di akun Instagram resminya, Senin (18/9). 

"Tujuan utama silaturahim ini adalah untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat Rempang dan memastikan investasi di kawasan ini tetap berjalan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Bismillah," tandasnya.