Stasus Sri Mulyani Jawab Kritikan Faisal Basri Soal Hilirisasi Nikel Untungkan China: Anda Keliru

"Ada pendapatan PNBP SDA dan royalti saat eksploitasi. Juga pajak daerah dan dampak pengganda yan dinikmati pemda dan masyarakat setempat," kata Yustinus. 

Sebelumnya, usai menjajal LRT Jabodebek di Stasiun Dukuh Atas, Jokowi mengungkap nilai ekonomi dari hilirisasi nikel. 

“Hitungan dia (Faisal) bagaimana. Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan nikel, saat diekspor mentahan setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ada hilirisasi, menjadi Rp510 triliun,” kata Jokowi pada Kamis (10/8).

“Bayangkan saja, kalau kita ambil pajak dari 17 triliun sama yang dari Rp510 triliun besar mana? Karena dari situ, dari hilirisasi, kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama Rp510 triliun besar mana?” tuturnya. 

Baca Juga: Dinkes DKI: 100.000 Warga Jakarta Kena ISPA Setiap Bulan Akibat Peralihan Cuaca

Kemudian, di laman blog pribadinya www.faisalbasri.com, Faisal menyebut angka-angka yang disampaikan Presiden Jokowi tidak jelas sumber dan hitung-hitungannya. 

Ia menilai Jokowi hendak meyakinkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel amat menguntungkan Indonesia dan tidak benar tuduhan bahwa sebagian besar kebijakan hilirisasi dinikmati oleh China. 

"Jika berdasarkan data 2014, nilai ekspor bijih nikel (kode HS 2604) hanya Rp1 triliun. Ini didapat dari ekspor senilai USD85,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama yaitu Rp11,865 per USD," terang Faisal. 

"Lalu, dari mana angka Rp510 triliun? Berdasarkan data 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi adalah USD27,8 miliar. Berdasarkan rerata nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar 14.876 per USD, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) setara dengan Rp413,9 triliun," lanjutnya. 

Baca Juga: Penerimaan Pajak Capai Rp1.109 Triliun per Juli 2023, APBN Surplus Rp106 Triliun

Faisal bilang, terlepas dari perbedaan data antara yang disampaikan Presiden Jokowi dan hitung-hitungannya, memang benar adanya bahwa lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi, yaitu 414 kali lipat. 

Namun, sambungnya, ia meragukan apakah uang hasil ekspor mengalir ke Indonesia, mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel 100 persen dimiliki oleh China.

Sedangkan Indonesia menganut rezim devisa bebas, maka adalah hak perusahaan China untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.