Soal Polemik Pengawas Asing di Proyek IKN, Luhut: Mereka Kerja Lebih Cepat, Jangan Ribut Tak Jelas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali buka suara terkait rencana keberadaan tenaga kerja asing sebagai pengawas dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Luhut menegaskan salah satu alasan penggunaan mandor asing karena mereka dinilai dapat bekerja lebih cepat.

Ia pun memberi contoh penggunaan mandor asing dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), khususnya di Stasiun Padalarang.

"Kita kan orang tidak lihat nyatanya seperti apa. Kemarin di stasiun Padalarang, dan kalau mereka enggak kerja juga tidak selesai. Karena itu diakuin juga oleh kita, dan karena mereka (WNA) kerja jauh lebih cepat," kata Luhut, Kamis (22/6/2023).

Menko Marves pun menyebut Indonesia patut belajar dengan tenaga kerja asing dalam hal kecepatan bekerja.

Lebih lanjut, ia meminta semua pihak untuk tidak meributkan rencana penggunaan mandor asing untuk proyek IKN Nusantara.

"Kita harus belajar juga. Jadi jangan ribut yang enggak jelas-jelas," tegas Luhut, dikutip dari Tribunnews.

Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, rencana pemerintah menggunakan tenaga asing disampaikan Luhut saat melaporkan kepada DPR terkait progres pembangunan IKN, dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6).

Hal itu, kata ia juga telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Juga: Menteri PUPR Basuki Soal Polemik Pengawas Asing di Proyek IKN: Masih Wacana

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas," kata Luhut.

"Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," imbuhnya.

Rencana penggunaan mandor asing di IKN ini mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak, salah satunya DPR.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pemerintah sebelumnya beralasan tenaga kerja asing dipekerjakan sebagai pengawas kegiatan pembangunan IKN demi memastikan kualitas pembangunan.

Hal ini dinilai secara tidak langsung pemerintah mengakui kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak cukup berkompetensi mengawasi proyek pembangunan di IKN.

"Apakah kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri? Saya rasa ini menurut saya, bukan kita ngomporin, ini tamparan buat Kementerian PUPR dan ini sudah diakui pemerintah bahwa di sana diawasi oleh tenaga asing," ujarnya Jakarta, Selasa (20/6).

"Saya rasa ini menunjukkan kualitas kita sampai di mana. Kualitas kita belum berada pada titik yang bisa meyakinkan bangsa kita sendiri," tambahnya.

Kritikan senada juga disampaikan Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono yang menilai pernyataan Luhut berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli lokal atau dalam negeri.

"Terlalu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri, apabila pengawasan pembangunan IKN menggunakan tenaga ahli asing (bule) seperti yang disampaikan Pak Luhut Menko Marvest," kata Nusyirwan dalam keterangannya, Senin (12/6).

Ia pun  lantas membeberkan sejumlah program besar yang, berhasil meskipun diawasi oleh tenaga pengawas dalam negeri, seperti LRT Jabodebek, fasilitas Asian Games.

Baca Juga: Tanggapan Jokowi Soal Tenaga Kerja Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN