Jadi Koordinator Pembayaran Utang Pemerintah ke Rakyat, Mahfud Siap Bantu Jusuf Hamka

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Polhukam Mahfud MD mengakui pemerintah memang punya utang ke pengusaha jalan tol Jusuf Hamka. Ia pun menyatakan siap memberi bantuan teknis kepada Jusuf Hamka, terkait penagihan utang ke Kementerian Keuangan. 

"Akan halnya utang kepada pak Jusuf Hamka, itu mungkin saja ada, karena daftar utang yang kami analisis banyak," kata Mahfud dalam keterangan video yang diterima Kompas.TV, Minggu (11/6/2023)

Dalam video yang beredar di kalangan wartawan, Mahfud mengatakan agar Jusuf Hamka langsung menagih ke Kemenkeu. Pihak Kemenkeu pun wajib membayar utang tersebut 

"Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu, misalkan dengan memo-memo atau surat yang diperlukan," ujarnya.

Jusuf Hamka memang sempat meminta bantuan kepada Mahfud untuk menagih piutangnya ke Kemenkeu. 

Baca Juga: Mahfud MD soal Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah: Silakan Langsung ke Kemenkeu

Mahfud mengaku, dirinya ditunjuk menjadi koordinator tim pembayaran utang pemerintah kepada swasta dan rakyat. Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet bulan Mei 2022. 

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen membayar utang kepada pihak swasta dan rakyat. Pada Januari 2023, Presiden Jokowi juga sudah kembali mengingatkan agar utang tersebut segera dibayar dan dilunasi. 

"Karena itu (membayar utang) adalah kewajiban hukum negara dan pemerintah terhadap rakyat serta pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah, dan transaksi secara sah pula," tuturnya. 

Jusuf Hamka adalah pemegang saham terbesar di CMNP. Perusahaan itu memiliki konsesi jalan tol (Simpang Susun Waru – Bandara Juanda (16,3 km) di Surabaya; Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit (34,7 km, hak konsesi selama 35 tahun sampai dengan 31 Maret 2060), Depok Antasari (33,2 km) dan Bogor Ring Road (16,9 km, kepemilikan 45%) di Jakarta; Soreang – Pasir Koja (12,7 km) di Bandung; dan Cileunyi Sumedang Dawuan (75,2 km) di Sumedang).

Baca Juga: Tegaskan PBNU Tak Pernah Perintahkan Boikot Pajak, Jusuf Hamka: kalau Orang per Orang, di Luar NU