Buwas: Swasta Izin Impor 5 Menit Jadi, Kalau Bulog 2 Minggu Enggak Jadi-jadi, Apa Sebabnya?

JAKARTA, KOMPAS TV - Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Budi Waseso, menyinggung soal keberadaan mafia pangan yang kerap memperlambat izin impor bagi BUMN pangan tersebut.

Padahal, izin impor diperlukan sebagai upaya untuk melakukan stabilisasi harga pada komoditas tertentu.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Budi Waseso atau akrab disapa Buwas tak segan menceritakan bahwa izin impor daging dan gula yang diajukan Perum Bulog mengalami keterlambatan.

Baca Juga: Buwas: 20.000 Ton Beras yang Turun Mutu akan Dilelang

"Gula juga begitu, kalau swasta yang izin, lima menit jadi. Bulog, dua minggu enggak jadi-jadi. Itu lah prosedur," kata Buwas dalam RDP bersama Komisi IV yang digelar di Kompleks Parlemen DPR/MPR Jakarta, Kamis (25/6/2020).

"Kalau Bulog, negara yang mengajukan itu sulit sekali, bahkan pegawai saya, nunggu di kantornya yang bersangkutan."

Selain pada komoditas gula, Buwas juga menyebutkan pihaknya juga mengalami kendala dalam melakukan impor daging.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin Produksi Vaksin Corona Sendiri Tanpa Impor, Target Akhir Tahun

Buwas menyebut daging sapi atau kerbau merupakan satu dari tiga komoditas strategis Indonesia yang harus dipenuhi kebutuhannya lewat impor, mengingat produksi dalam negeri tidak mencukupi.

Buwas mengungkapkan Bulog menjadi satu-satunya perusahaan yang mendapat penugasan impor daging kerbau dari India dengan kuota yang diberikan pemerintah sebesar 100.000 ton.

"Sekarang mafia itu bekerja dan mereka mendapatkan jatah untuk melawan Bulog, yaitu 70.000 ton yang dikelola oleh mafia daging ini. Ini sudah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang menghambat Bulog," kata Buwas.

Baca Juga: Erick Thohir Ingin Berantas Mafia Impor, Susi Usul Hapus Departemen Dagang dan Industri

Mendengar hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budi Djiwandono, pun menanggapi Buwas yang berulang kali menyebut mafia dalam rapat.

"Boleh tidak pak, kami di Komisi IV mendapatkan pencerahan. Kita sering dengar terminologi mafia, tapi kita tidak bisa melihat wajah atau pun nama dari mafia ini. Kita diinfokan saja ini loh indikasinya, ini loh oknumnya," kata Budi.

Buwas pun enggan membeberkan oknum yang disebutnya mafia. Selain itu, ia juga menyampaikan keinginannya untuk memecat 100 pegawai Bulog yang diduga melakukan permainan distribusi beras.

Baca Juga: Buwas: Bulog Komersil untuk Tutupi Beban Bunga dan Utang

Menurut Buwas, keberadaan oknum tersebut di tubuh Bulog sudah tidak bisa ditoleransi karena telah membebani perusahaan dan berpotensi membuat pegawai lainnya turut tidak berintegritas.

"Karena orang-orang ini sulit berubah, justru ini bagian dari mafia yang ada di internal Bulog," kata Buwas. 

"Saya sedang minta bantuan kajian hukum dari Polri tentang permasalahan ini untuk menganalisa, karena ini tidak bisa ditoleransi lagi."