Kereta Cepat bakal Diperpanjang hingga Surabaya, dari Mana Uangnya?

"Kalau nanti pemerintah yang akan melanjutkan ini, kalau sudah jadi sampai ke Surabaya, saya kira akan membuat Indonesia lebih efisien," kata Luhut di Jakarta, Jumat (28/10/2022), dikutip dari Antara.

"Ya nanti kita lihat saja, kalau kita sudah nyaman dengan ini (investor kereta cepat Jakarta-Bandung), ngapain ganti-ganti kan. Ganti istri juga kita nggak mau."

Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Untuk rute Jakarta-Bandung yang berjarak 142 kilometer, biaya yang dikeluarkan mencapai ratusan triliun rupiah. Sementara jarak Jakarta ke Surabaya mencapai hampir 800 kilometer.

Seperti dilansir Kompas.com, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah dimulai sejak tahun 2016 yang mulanya ditargetkan rampung pada 2019. Namun adanya beberapa hambatan membuat targetnya mundur menjadi 2023.

Sebagaimana diketahui, proyek kereta cepat didanai utang dari China dengan bunga 2 persen per tahun. Jauh lebih tinggi dibandingkan proposal Jepang yang menawarkan bunga 0,1 persen per tahun.

Utang itu akan ditanggung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), perusahaan patungan BUMN Indonesia (Kereta Api Indonesia, Wijaya Karya, PTPN VIII, dan Jasa Marga).

Bahkan, karena adanya pembengkakan biaya, APBN juga harus ikut menambal pembengkakan biaya atau cost overrrun agar proyek ini tak sampai mangkrak.

Adapun biaya pembangunan megaproyek infrastruktur itu mengalami pembengkakan biaya hingga menjadi 8 miliar dolar AS atau setara Rp114 triliun, bahkan perhitungan lainnya, investasinya bisa bengkak lagi hingga mencapai Rp118 triliun.

Angka tersebut membengkak dari rencana awal hanya sebesar 6,07 miliar dolar AS sesuai perhitungan pihak China.

Baca Juga: Tinjau Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi Masih Matangkan Uji Coba Berbarengan Xi Jinping

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembengkakan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis 28 Agustus 2022, dikutip Kompas.com.

"Tidak semuanya, tapi sebagian dalam bentuk modal baru, ditambah adanya pinjaman. Ini yang sekarang kami sedang rundingkan," lanjutnya.

Ia menyatakan, nilai pasti dari pembengkakan biaya proyek tersebut akan muncul setelah rampungnya audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurutnya, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus diteruskan, ketimbang jadi proyek yang mangkrak.

"Kalau sudah jadi proyeknya, sudah ada terowongannya dan akan jadi, ya harus jadikan saja karena enggak mungkin akan menjadi mangkrak, tidak akan memberikan hasil positif terhadap ekonomi," kata Sri Mulyani.

Melonjaknya biaya investasi kereta cepat kerja sama Indonesia-China bahkan juga sudah jauh melampaui dana pembangunan untuk proyek yang sama yang ditawarkan proposal Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), meski pihak Tokyo menawarkan bunga utang lebih rendah.