Ini Strategi Kalteng Kendalikan Inflasi, Ada Subsidi Biaya Transpor dan Belanja Bijak Tak Konsumtif

PALANGKA RAYA, KOMPAS.TV – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan strategi 4K dalam upaya pengendalian inflasi. Strategi tersebut antara lain, mewujudkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menjelaskan, strategi 4K dijalankan dengan melakukan mitigasi dampak kebijakan likuiditas global, maupun peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat untuk menjaga keterjangkauan harga.

Selanjutnya, menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3-5 persen dengan menjaga ketersediaan pasokan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Pemprov beserta jajaran juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi. Hal ini untuk menjaga kelancaran distribusi serta memperkuat sinergi komunikasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.

Adapun, sebagai antisipasi jangka pendek, pihaknya menyelenggarakan operasi pasar bawang merah dan cabai rawit, serta komoditas lain bekerja sama dengan Bulog setempat, hingga gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yakni Sekuyan Lombok.

Baca Juga: Warga Medan Diminta Galakkan Tanam Cabai, untuk Tekan Angka Inflasi

“Selain itu juga, melakukan pemberian subsidi biaya transportasi serta penguatan komunikasi belanja bijak untuk menjaga masyarakat dan menahan perilaku konsumtif," paparnya, Jumat (2/9/2022), dikutip dari Antara.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kalteng pada Juli 2022 tercatat sebesar 6,79 persen (YoY). Tingginya harga pangan dunia telah memicu inflasi tinggi di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Penyebab inflasi sepanjang Januari-Juli 2022 yakni pangan, seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau. Selain itu, ada beberapa faktor lain, di antaranya cuaca yang tidak menentu, serangan hama pada padi, serta kenaikan harga pupuk dan pakan ternak.

Di sisi non pangan, inflasi dikarenakan kenaikan harga minyak dunia yang memberi dampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dan juga penyesuaian tarif angkutan udara.

Edy menegaskan, Pemprov beserta pemangku kepentingan berupaya maksimal dalam pengendalian inflasi ini. Pemprov juga telah melaksanakan rakor TPID se-Kalteng untuk melakukan intervensi terhadap beberapa bahan kebutuhan pokok terutama pangan.