Akui Produk UMKM Papua Makin Bagus, Presiden Jokowi Mendorong untuk Masuk Platform Ekonomi Digital

PAPUA, KOMPAS.TV –  Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua untuk masuk ke platform ekonomi digital guna mengembangkan pasar mereka lebih luas.

Hal itu diungkapkan presiden setelah melihat banyak produk-produk UMKM potensial sebelum acara seremoni penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada usaha mikro kecil (UMK) perorangan di GOR Toware, Kabupaten Jayapura, Rabu (31/8/2022).

"Saya senang tadi lihat beberapa produk yang ada di depan, packaging sudah bagus, kemasan bagus, produknya sudah bagus. Kaget betul bahwa di Papua produknya sudah sebagus itu dengan kemasan yang baik," ungkap Presiden dalam sambutannya yang dikutip dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Presiden menilai, dengan memanfaatkan platform digital, para pelaku UMKM Papua bisa mengembangkan pasar mereka hingga ke pulau-pulau lain bahkan luar negeri.

"Ada kopi, ada jus nenas, ada abon tuna, macam-macam. Tolong masukkan itu ke platform digital, ke ekosistem digital, gunakan itu, sehingga berjualannya tidak hanya di tanah Papua, tapi bisa melompat ke luar Provinsi Papua, ke Jawa, ke pulau-pulau lain, bahkan ke luar negara," tuturnya.

Baca Juga: Jokowi: 30 Juta UMKM Ditargetkan Masuk Ekosistem Digital

Presiden juga memberikan dorongan, apabila para pelaku UMKM belum yakin untuk memasuki platform e-commerce besar, bisa juga untuk memulai dagang dengan memanfaatkan kanal media sosial yang ada.

"Kalau mau ini dulu, ya jualan lewat Facebook boleh, jualan lewat IG (Instagram) boleh, tapi kalau bisa masuk ke platform-platform e-commerce. Saya enggak menyebutkan namanya, banyak sekali, saya kira produk-produk seperti yang saya lihat tadi akan cepat penjualannya dan sangat laku," tandas Jokowi.

Adapun, pembagian NIB di GOR Toware, Kabupaten Jayapura, diikuti sedikitnya 2.700 pelaku UMK perorangan penerima.

Sementara itu, menurut laporan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, hingga saat ini, di Papua baru terdaftar 20 ribu pelaku usaha di sistem Online Single Submission (OSS).

Baca Juga: Jokowi Sebut Papua Layak Jadi Provinsi Olahraga, Ini Alasannya

Bahlil menyatakan, pihaknya menargetkan angka tersebut bisa meningkat setidaknya hingga 200 ribu pelaku usaha terdaftar di OSS.

Selain Menteri Investasi/Kepala BKPM, dalam kegiatan tersebut Presiden juga didampingi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.