Menkeu Sri Mulyani: Struktur APBN 2023 Seperti Sebelum Pandemi, Kembali di Bawah 3 Persen PDB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah tengah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun buku 2023 untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan dalam penyusunan ABPN 2023 pemerintah menjalankan kehati-hatian dengan tetap memperhatikan ancaman pandemi Covid-19 yang diharapkan akan semakin berubah menjadi endemi atau normal serta mewaspadai tantangan baru yang muncul.

"Untuk 2023, struktur APBN akan kembali mengikuti seperti sebelum terjadinya pandemi, yakni postur di bawah 3 persen. Kami akan buat langkah detail Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), yang dipresentasikan di DPR untuk bahan RAPBN kita tahun 2023,"ujar Sri dalam konferensi pers terkait Hasil Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (16/2/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani Butuh Rp700 Triliun Agar Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen

Sri Mulyani menambahkan Indonesia termasuk negara yang dapat pulih cukup cepat. Dalam lima kuartal, Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP Indonesia telah dapat kembali pada level sebelum pandemi. 

Menurut Sri banyak negara ASEAN maupun negara berkembang lainnya di dunia yang belum mencapai level sebelum Covid-19.

Pemulihan ekonomi Indonesia ini didukung oleh sektor permintaan seperti konsumsi, investasi dan ekspor serta dukungan produksi yakni manufaktur, perdagangan hingga konstruksi.

"Ini pemulihan yang cukup cepat, hanya 5 kuartal kita sudah bisa kembali ke GDP sebelum terjadi musibah pandemi Covid-19. Di tetangga kita Asean maupun emerging countries di dunia belum mencapai pre-Covid level, bahkan mereka GDP-nya masih di sekitar 94-97 persen," ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Biaya Penanganan Covid-19 Telah Habiskan Rp200 Triliun

Lebih jauh Sri menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi makro Indonesia di tahun 2023 akan terus mendorong pemulihan, yang tidak hanya bergantung pada APBN tetapi juga dari berbagai sumber pertumbuhan lainnya.

Semisal konsumsi, investasi ekspor mengalami kenaikan cukup tinggi dan juga berasal dari institusi keuangan seperti perbankan. 

Menurut Sri, perbankan memiliki ruang untuk memulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit. 

Baca Juga: Sri Mulyani: Masih Ada Tagihan Rp23 Triliun Untuk Perawatan Pasien COVID-19

Pertumbuhan kredit saat ini sudah mulai pulih yang tadi mengalami kontraksi sekarang tumbuh di 5,2 persen. Selain itu pasar saham dan obligasi bisa menjadi sumber pemulihan ekonomi. 

"APBN tetap akan supporting, namun sekarang peranan dari nonAPBN menjadi penting," ujar Menkeu.