Pemerintah Pakai Sukuk untuk Bangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menggunakan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk, untuk membiayai sejumlah proyek di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Selain itu, sukuk juga digunakan untuk mendanai proyek lainnya di wilayah Kalimantan Timur, sebagai daerah penyangga IKN.

Salah satunya adalah Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan inspeksi pembangunan proyek di ITK, Rabu (5/1/2022).

“Kami menandai aset itu sebagai aset SBSN karena dia masuk ke dalam neraca. Dan ini jadinya dan tentu aset ini harus terus dipelihara. Ini merupakan bagian dari kita mengelola keuangan negara yang tujuannya untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia merdeka," kata Sri Mulyani, dikutip Kamis (6/1/2022).

Sri Mulyani berpesan kepada jajaran Kementerian/Lembaga pelaksana SBSN Proyek tahun 2022, agar menjaga, memelihara, dan mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya dari berbagai hasil pembangunan yang dibiayai melalui SBSN.

Baca Juga: Ibu Kota Negara Pindah pada Semester I 2024, Bapennas Beberkan Langkah-Langkah Pemerintah

“Semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian untuk bisa membangun, menjaganya, memeliharanya dan memanfaatkan merupakan wujud kita semuanya untuk mengembalikan uang rakyat itu dengan manfaat yang sangat maksimal," tutur Sri Mulyani.

Dalam acara ini, Menteri Keuangan menandatangani prasasti penanda aset SBSN beberapa proyek SBSN di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

1. Pembangunan prasarana pendidikan tinggi di Institut Teknologi Kalimantan dengan alokasi sebesar Rp86,6 miliar pada tahun 2019 untuk gedung pembelajaran dan senilai Rp99,9 miliar pada tahun 2020 untuk laboratorium terpadu.

2. Pembangunan prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda untuk dukungan konektivitas IKN. Pengembangan APT Pranoto melalui SBSN ini dilaksanakan mulai tahun 2020 – 2023 dengan alokasi total Rp326,37 miliar.

Baca Juga: Sudah Masuk Draf RUU, Pemerintah Jadwalkan Pemindahan Ibu Kota Negara Mulai Semester 1 2024

3. Pembangunan prasarana dan sarana di Politeknik Negeri  Balikpapan dengan nilai alokasi Rp65 miliar pada tahun 2021.

4. Pembangunan Rumah Negara Prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman dengan nilai alokasi sebesar Rp13,43 miliar pada tahun 2021. Pembiayaan SBSN untuk sektor perumahan prajurit TNI AD ini, merupakan bagian dari total pembiayaan SBSN tahun 2021 untuk sektor perumahan TNI-Polri yang jumlahnya mencapai Rp1,163 triliun yang sebar di berbagai matra.

5. Pembangunan MAN Insan Cendekia Paser dengan alokasi SBSN yang telah dilakukan sejak tahun 2018 s.d. 2021 mencapai total Rp53,9 miliar.

Sri Mulyani menjelaskan, alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dimulai pada tahun 2014. Total alokasi alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2014 s.d 2022 mencapai Rp6,48 triliun.

Baca Juga: Status Ibu Kota Negara Diubah Jadi Daerah Khusus Agar Tak Langgar UUD 45

Sebagian besar alokasi Sukuk proyek di provinsi Kalimantan Timur adalah proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Yaitu 83,43 persen di sektor  jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 1,44 persen di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR.

Sisanya 15,13 persen di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan dan pendidikan islam dan selebihnya di sektor hankam dan sosial.

Berbagai proyek strategis telah dihasilkan dari SBSN Proyek dan memberikan manfaat secara nyata oleh masyarakat. Sampai dengan tahun 2021, total proyek yang dibiayai dari SBSN sudah mencapai 3.447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah tanah air Indonesia, antara lain:

1. Infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Parepare – Makassar), Trans Sumatera, dan Double Track KA selatan Jawa.

2. Pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, antara lain pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura - Papua, dan jembatan Pulau Balang untuk dukungan konektivitas trans Kalimantan.

Baca Juga: Malaysia Minta Jatah Pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan TImur

3. Pembangunan beberapa bandara di berbagai provinsi dalam rangka penyiapan jembatan udara dan dukungan konektivitas.

4. Pembangunan infrastruktur sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah)

5. Pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan di berbagai perguruan tinggi.

6. Pembangunan infrastruktur riset dan teknologi di berbagai lembaga riset nasional