PLN Tambah Utang Rp8,7 T ke ADB, Supaya Listrik di Jawa Minim Gangguan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Bank Pembangunan Asia (ADB) memberikan pinjaman sebesar 600 juta dollar AS atau sekitar Rp8,7 triliun, kepada PT PLN.

Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan keandalan dan ketangguhan layanan listrik di bagian barat dan tengah Pulau Jawa.

Utang dari ADB itu diberikan dalam program pinjaman berbasis hasil. Yaitu penyaluran dana yang dikaitkan dengan pencapaian hasil program, untuk mendorong akuntabilitas dan efektivitas reformasi pemerintah, dengan membangun sistem insentif untuk berbagai capaian yang berkelanjutan.

Pinjaman tersebut juga mencakup Program Akses Energi Berkelanjutan dan Andal (Sustainable and Reliable Energy Access Program) yang akan merehabilitasi, memperkuat, dan memperluas jaringan listrik PLN, serta mendorong penggunaan energi bersih.

"Program ini akan meningkatkan akses ke energi berkelanjutan dan andal di kawasan barat dan tengah Pulau Jawa, wilayah yang dihuni 41 persen penduduk Indonesia, termasuk sekitar 30 juta warga miskin atau yang hidup dekat garis kemiskinan," kata Spesialis Keuangan Senior ADB Daniel Miller, seperti dikutip dari Antara, Selasa (14/12/2021).

Baca Juga: Hingga Oktober 2021, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp6.038 T

Miller menambahkan, program itu juga akan meningkatkan manajemen limbah dan manajemen aset PLN, pengadaan, pendidikan masyarakat, serta akan memberi manfaat bagi 5 provinsi. Yaitu Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Selain itu, dana pinjaman dari ADB juga akan mempercepat pemulihan ekonomi di Pulau Jawa dan membantu untuk mengubah daerah-daerah miskin menjadi mesin pertumbuhan melalui agro-industri, pariwisata, dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

"Wilayah ini juga memiliki 11,3 juta, atau 56 persen dari seluruh UMK di Indonesia. Melalui penyediaan listrik yang andal dan berkelanjutan, program ini akan meningkatkan kualitas hidup, mendukung terselenggaranya layanan publik yang penting, serta menciptakan pekerjaan," tutur Miller.

"Pinjaman yang dijamin pemerintah ini, akan memperkuat proses bisnis digitalisasi PLN, seperti pelaksanaan e-procurement dan mendukung pemasangan lebih banyak stasiun pengisian bagi kendaraan listrik," tambahnya.