Sri Mulyani Sebut Pemulihan Ekonomi Pusat dan Daerah Tidak Sinkron

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak sinkron.

Hal itu terlihat dari realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum optimal.

“Efektivitas dorongan kebijakan APBN dan daerah (APBD) belum sinkron. Pusat mendorong namun daerah justru berhenti. Ini dampak ke perekonomian tidak optimal,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Selasa (23/11/2021).

Menurut Sri Mulyani, hingga saat ini realisasi belanja APBD baru mencapai 59,62 persen atau Rp730,13 triliun, dari pagu Rp1.224,74 triliun. Padahal, akhir tahun 2021 tidak sampai 2 bulan lagi.

Belanja daerah yang baru setengahnya itu membuat daerah surplus Rp111,5 triliun. Lantaran pendapatan mereka lebih besar daripada belanjanya.

Baca Juga: Beroperasi Otomatis, Cuma Ada 2 Petugas Ini di LRT Jabodebek

Sebaliknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah defisit 3,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Oktober 2021, atau mencapai Rp548,9 triliun.

“Ini artinya pemerintah pusat mendorong pemulihan dengan countercylical defisit Rp540 triliun namun daerah justru menahan belanja,” ujar Sri Mulyani.

Ia pun mengaku akan terus memantau belanja  pemerintah daerah. Karena anggaran yang sudah ada namun tidak terpakai, akan membuat pemulihan ekonomi Indonesia juga akan berjalan lambat.

“Jadi ini advice yang harus terus diberikan dan di empower ke pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga,” ucap Sri Mulyani.

Baca Juga: Mau Tabungan Cepat Terkumpul? Coba Tips Menabung ala K-Popers Ini

Bukan kali ini saja Bendahara Negara mengeluhkan belanja pemda yang tidak optimal untuk membantu rakyat di masa pandemi.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut belanja pemerintah daerah diecer dengan mengadakan banyak kegiatan tapi kecil-kecil dan tidak berdampak signifikan.

Sri Mulyani mengatakan jenis program yang dibuat pemerintah daerah bisa mencapai 29.623, yang dipecah menjadi 263.135 kegiatan pada tahun ini.

"Kita bisa bayangkan, ini yang disebut diecer-ecer ya seperti ini, pokoknya kecil-kecil tapi semuanya dapat, tidak memperhatikan apakah pengeluaran itu menghasilkan output dan outcome," kata Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (13/9).

Baca Juga: Pakai UU HPP, Sri Mulyani Bisa Kejar Wajib Pajak di Luar Negeri

"Belanja belum produktif, 32,4 persen belanja pegawai dan 11,5 persen belanja infrastruktur dan layanan publik," tambahnya.

Dana pemda juga banyak yang mengendap di bank, tidak digunakan untuk menyejahterakan rakyat.

"Pemda seharusnya lebih serius dan cermat dalam membelanjakan anggarannya untuk membantu masyarakat di wilayahnya," ujar Sri Mulyani.