Daftar 5 Perusahaan BUMN yang Tanggung Utang Triliunan Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Selama lima tahun terakhir, perusahaan 'pelat merah' atau milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menumpuk utang. 

Kondisi pandemi Covid-19 semakin menambah utang yang ditanggung oleh perusahaan BUMN. 

Mengutip Kompas.com, pada 2020, total kewajiban perusahaan milik BUMN mencapai Rp6.710 triliun atau meningkat 9,6 persen dibandingkan pada 2019. 

Berikut ini lima perusahaan BUMN dengan hutang yang menggunung: 

Baca Juga: Pengamat: Jokowi Beri Sinyal Positif Formula E, Menteri BUMN Erick Tohir Tunggu Penugasan

1. PLN
Berdasarkan laporan keuangan pada akhir 2020, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diketahui memiliki utang sebesar Rp649,2 triliun. 

Dikutip dari Kompas.com, Rabu (26/5/2021), jumlah tersebut terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp499,58 triliun dan utang jangka pendek Rp149,65 triliun. 

Berdasarkan laporan keuangan PLN, utang jangka panjang PLN didominasi oleh obligasi dan sukuk sebesar Rp192,8 triliun, utang bank sebesar Rp154,48 triliun, utang imbalan kerja Rp54,6 triliun, liabilitas pajak tangguhan Rp31,7 triliun, dan penerusan pinjaman Rp35,61 triliun. 

Selanjutnya, ada pendapatan ditangguhkan Rp5,6 triliun, utang sewa Rp14 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan non bank Rp3,6 triliun.

Lalu ada utang listrik swasta Rp6 triliun, utang KIK-EBA Rp655 miliar, utang pihak berelasi Rp9,4 miliar, dan utang lain-lain Rp182 miliar.

2. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
Mengutip Kontan, Kamis (23/9/2021), PTPN memiliki total utang mencapai Rp 43 triliun. 

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, ada potensi perilaku koruptif dibalik utang besar PTPN. 

Erick sempat mengatakan pada rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI bahwa utang Rp43 triliun di PTPN merupakan penyakit lama yang perlu diselesaikan. 

Baca Juga: Perusahaan BUMN Nindya Karya Buka Lowongan, Pendaftaran Sampai 19 November

3. PT. Waskita Karya 
Kontan mencatat bahwa sepanjang 2020, PT Waskita Karya (WSKT) mengantongi pendapatan sebesar Rp16,19 triliun, turun 48,42 persen dari realisasi pada 2019 yang mencapai Rp 31,39 triliun. 

Penurunan pendapatan turut menekan bottom line WSKT, apalagi jumlah beban pokok lebih besar dari pendapatan yang dibukukan yaitu mencapai Rp18,17 triliun. 

Kinerja keuangan sangat dipengaruhi beban yang terus meningkat seperti kenaikan beban umum dan administrasi dari Rp1,32 triliun menjadi Rp1,66 triliun. 

Kemudian beban lain-lain WSKT juga tercatat naik signifikan dari Rp197,8 miliar menjadi Rp1,38 triliun. Per akhir 2020, liabilitas yang dimiliki WSKT tercatat sebesar Rp89,01 triliun. 

Liabilitas tersebut didominasi oleh liabilitas jangka pendek yaitu mencapai Rp48,24 triliun. Sementara itu jumlah ekuitas WSKT tercatat sebesar Rp16,58 triliun.

4. PT Krakatau Steel (KRAS)
Melansir Kompas.com, Rabu (29/9/2021), akumulasi utang KRAS pada 2011-2018 mencapai Rp31 triliun. 

Melalui pembenahan di seluruh lini dan aktivitas usaha, KRAS kemudian membentuk manajemen baru yang telah melakukan restrukturisasi utang pada Januai 2020 agar beban cicilan dan bunga menjadi lebih ringan. 

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, proses pembenahan Krakatau Steel ini membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk melihat hasilnya.

Baca Juga: Kata Menteri BUMN Erick Thohir Terkait Kebakaran Tangki Kilang Pertamina di Cilacap

5. PT Garuda Indonesia 
Garuda Indonesia, mengutip Kompas.com, Selasa (9/11/2021), saat ini memiliki ekuitas negatif sebesar 2,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp40 triliun per September 2021. 

Sementara itu, liabilitas atau kewajiban Garuda Indonesia mencapai 9,8 miliar dollar. Angka ini melampaui aset yang dimiliki yakni hanya sebesar 6,9 miliar dollar AS. 

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoarmodjo bahkan menyebut PT Garuda Indonesia secara teknis sudah mengalami bangkrut, namun belum secara legal. 

Ia menjelaskan, liabilitas Garuda Indonesia mayoritas berasal dari utang kepada lessor yang nilainya mencapai 6,35 miliar dollar AS.

Selebihnya, ada utang ke bank sekitar 967 juta dollar AS, dan utang dalam bentuk obligasi wajib konversi, sukuk, dan KIK EBA sebesar 630 juta dollar AS.