JAKARTA, KOMPAS.TV - Bisnis tes PCR menjadi pembahasan hangat di Tanah Air belakangan, sebab diketahui ada sejumlah pengusaha sekaligus orang Istana yang terlibat dalam bisanis tersebut.
Salah satu yang mencuat adalah PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menyeret nama Menteri Koordinator Investasi dan Kemarintiman Luhut Binsar Panjitan.
Luhut diketahui memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.
Salah satu pemegang saham PT GSI Arsjad Rasjid, mengungkapkan ide mendirikan GSI memang bermula dari dirinya. Bos Indika itu mengklaim, sebagai pengusaha, ia terdorong untuk membantu pemerintah.
Ide mendirikan PT GSI bermula saat dirinya mengetahui kalau Indonesia saat itu masih terbatas dalam pendeteksian Covid-19 melalui tes swab PCR. Kondisi ini membuat pemerintah kewalahan.
"Waktu itu saya diskusi sama Pak Doni (Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo). Salah satu yang jadi masalah di Indonesia saat itu adalah testing PCR. Kita dulu masih sedikit sekali. Pada saat itu hanya 10.000 untuk seluruh Indonesia," ungkap Arsjad dalam wawancara secara virtual bersama KG Media, Senin (8/11/2021).
Baca Juga: Pendiri PT GSI Bantah Cari Keuntungan Lewat Bisnis PCR
Ia lalu menghubungi beberapa rekan sesama pengusaha untuk ikut patungan.
Rekan pengusaha yang dihubunginya adalah bos perusahaan tambang batubara Adaro, Garibaldi Thohir, yang tak lain merupakan kakak dari Menteri BUMN 2019-2024 Erick Thohir.
Kemudian ia juga menghubungi pengusaha tambang batubara lainnya, yakni Pandu Patria Sjahrir yang merupakan direktur di PT Toba Bara Sejahtera Tbk.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sendiri diketahui memiliki saham di perusahaan tersebut. Pandu Patria Sjahrir juga tercatat merupakan keponakan Luhut.
Menurut dia, komunikasi pendirian PT GSI sebatas pada Garibaldi maupun Pandu. Dia tidak berbicara secara langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan maupun Menteri BUMN Erick Thohir.
Arsjad yang Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2021-2026 itu berujar, setelah pembicaraannya dengan Doni Monardo saat itu, ia bersama rekan sesama pengusaha sepakat untuk membantu menyediakan jasa tes PCR di Indonesia.
Arsjad menuturkan, saat itu dia sempat pula bertemu dengan profesor dari Oxford yang sedang berkunjung ke Indonesia. Dari pertemuan itu, pihaknya mendapatkan penjelasan mengenai pandemi Covid-19 dan tes PCR.
"Lalu kami cek siapa saja yang punya teknologi PCR waktu itu, ada China, AS, Eropa dan lain-lain. Kita akhirnya mencari akses untuk mencari mesin itu (PCR)," kata Arsjad.
Baca Juga: PT GSI Beri Klarifikasi soal Dugaan Bisnis PCR, Ini Katanya
"Kita lalu mikir ini suatu yang akan diberikan. Tapi mau diberikan ke mana? Apa Kemenkes atau mana. kami mikir waktu itu kalau kita beli sesuatu lalu diberikan, biasanya suka saja hilang, atau tidak jalan lagi atau bagaimana," ujar dia.
Sehingga, saat itu pihaknya berpikir jika penyediaan jasa tes PCR dilakukan mereka sendiri saja. Perusahaan didirikan murni untuk tujuan sosial.
"Tapi waktu itu mikirnya for social things," kata Arsjad.
Arsjad mengungkapkan, saat rencana pendirian usaha pengadaan jasa tes PCR itu bergulir ada dua alternatif yang mengemuka, yakni apakah usaha tersebut akan berbentuk yayasan atau perseroan terbatas (PT).
Lantas, ia mengusulkan perusahaan yang bergerak di bisnis penyedia tes PCR dan antigen itu sebagai PT.
Pertimbangannya yakni soal keberlanjutan usaha tersebut dan apabila berbentuk yayasan, menurutnya hanya akan fokus untuk menangani Covid-19 saja.
"Karena untuk sustainability. Nah, actually saya pushing buat kewirausahaan khususnya kewirausahaan sosial. Seprti yang ada di AS, UK, Singapura. Jadi social enterprise," kata Arsjad.
"Saya bilang kalau boleh, kita PT saja ya. Tapi kita buat karakteristiknya PT sosial supaya kita bisa berikan percontohan juga nanti untuk entitas sosial," ujarnya.
Artinya, kata Arsjad, perusahaan itu memiliki aktivitas dan misi sosial tertentu, tetapi memiliki pengaruh secara sosial dengan dikelola secara perusahaan.
Arsjad menjelaskan, pada awal pandemi Covid-19 di Indonesia dirinya dan rekan-rekannya sempat mengalami lamanya menunggu hasil tes RT PCR.
Dia menyebutkan, saat itu menunggu hasil tes PCR bisa sampai 10 hari.
Dia pun sempat berkomunikasi dengan Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 saat itu, Doni Monardo, untuk membahas perihal tes Covid-19 di Indonesia.
"Waktu itu saya diskusi sama Pak Doni. Salah satu yang jadi masalah di Indonesia saat itu adalah testing PCR. Kita dulu masih sedikit sekali. Pada saat itu hanya 10.000 untuk seluruh Indonesia," kata`nya.
Pembicaraan saat itu pun berlanjut dengan kesepakatan untuk membantu menyediakan jasa tes PCR di Indonesia.
Baca Juga: Terkait Tes PCR, Luhut: Memutuskan Ini Seperti Operasi Militer!
PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di tahun 2020. Bisnis utama dari PT GSI yakni menyediakan tes PCR dan swab antigen. Perusahaan ini juga memiliki beberapa cabang di Jabodetabek.
PT GSI berkantor di Cilandak dan merupakan salah satu pemain besar dalam penyedia layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Luhut Dilaporkan ke KPK Soal Bisnis Tes PCR, Ini Bantahan Jubir
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.